Korupsi tergolong kejahatan luar biasa yang penanganannya harus dilakukan dengan cara luar biasa pula.

Daus VIS – Pemerintah khususunya menteri Hukum dan HAM diminta tidak memberikan potongan masa tahanan atau remisi pada koruptor untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol Purnawirawan Bibit Samad Riyanto pada Senin siang (30/3) usai pengukuhan DPD GMPK Banyuwangi di aula kampus Untag Banyuwangi.

Bibid menuturkan bahwa saat ini masalah pemberian remisi pada koruptor menjadi perbincangan yang menuai pro kontra ditengah masyarakat. Namun ia yakin sebagian besar masyarakat menghendaki agar pemerintah menghapus hak remisi pada terpidana korupsi karena tergolong extra ordiary crime (kejahatan luar biasa). Seharusnya pemerintah berpikir maju kedepan dalam hal pemberantasan korupsi karena Undang-Undang tentang remisi dikeluarkan tahun 1985. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 yang saat itu mengusung semangat pemberantasan korupsi. Idealnya undang-undang remisi itu harus direvisi dengan menghapus hak remisi untuk koruptor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *