Usulan penambahan anggaran yang mengacu pada kebutuhan kampanye yang dibiayai negara diajukan dalam perubahan APBD 2015 mendatang.

Daus VIS – KPU akan mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pilkada Banyuwangi khususnya untuk kebutuhan kampanye, mengingat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang pilkada, kampanye calon dibiayai oleh negara. Divisi hukum pada KPU Banyuwangi, Edy Saiful Anwar mengatakan bahwa undang undang mengamanatkan agar KPU membiayai kebutuhan kampanye calon dalam pilkada yang meliputi kebutuhan stiker, pamflet, spanduk, dan umbul-umbul calon. Penyebaran pamfelt atau stiker harus disampaikan pada seluruh kepala keluarga di Banyuwangi. sebanyak 618.000 kepala keluarga yang harus diberi pamflet dan stiker masing masing calon. Nantinya, KPU juga harus membiayai pembuatan 5 spanduk dan 20 umbul umbul tiap calon yang harus disebar di tiap desa se-Banyuwangi.

Banyaknya anggaran belanja untuk kebutuhan kampanye tersebut mengharuskan KPU melakukan penghitungan ulang kebutuhan untuk biaya kampanye, dengan menyesuaikan jumlah calon yang akan bersaing dalam pilkada nanti. Dalam APBD 2015, KPU mengusulkan kebutuhan kampanye kurang dari Rp. 5 M, karena saat pengusulan anggaran lalu belum ada ketentuan biaya untuk kampanye calon. Mengacu pada Kota Malang yang memiliki 900 ribu kepala keluarga, kebutuhan anggaran untuk kampanye pilkada diusulkan sebesar Rp. 9 M.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *