Daus VIS- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mendesak pemerintah segera menerapkan penataan rumah kos sesuai ketentuan yang tertuang dalam perda ijin usaha rumah kos yang disahkan DPRD, mengingat sampai saat ini, disinyalir masih banyak tempat kos di banyuwangi yang disalahgunakan penghuninya. Wakil ketua MUI Banyuwangi, Nur Hozin mengatakan, perda tentang rumah kos sudah disahkan oleh dewan tahun 2013 lalu, namun sampai saat ini nampaknya belum terlaksana dengan baik. Karena di lapangan masih banyak tempat kos yang bercampur antar laki dan perempuan, serta tempat kos yang tidak menyediakan ruang tamu dan tidak ada induk semangnya. Sesuai dengan ketentuan perda rumah kos, setiap tempat kos harus dibedakan antara kosan pria dan wanita, dan stiap tempat kos harus menyediakan ruang tamu khusus serta harus ada pemilik yang mengawasi dan berada di lokasi tempat kos tersebut. Sedangkan saat ini, banyak tempat kos yang digunakanuntuk mesum atau tempat prostitusi dan tempat untuk minum minuman keras atau narkoba, apahal kepolisian dan satpol pp kerap melakukan razia. Nur hozin menilai, biaya pembentuan sebuah perda memakan biaya yang tidak sedikit dari uang rakyat, sehingga saat perda dibuat, harus segera diterapkan. Dan MUI siap membantu proses sosialsiasi pada pemilim kos, agar penggunaantempat kos sesuai dengan peruntukannya, bukan berfungsi layaknya hotel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *