Home / News / Pemkab dan KPU Kompak Urusan Anggaran

Pemkab dan KPU Kompak Urusan Anggaran

Ilex VIS- Pemerintah daerah bersama KPU kabupetan Banyuwangi melakukan diskusi mendalam terkait dengan atruan pencairan dana anggaran KPU untuk pemilihan kepala daerah. Diskusi yang di gelar di ruang kerja bupati tersebut, di pimpin langsung oleh bupati Abdullah Azwar Anas dan di hadiri oleh ketua KPU Banyuwangi Samsul Arifin bersama sejumlah jajarannya. Saat di temui usai pertemuan, bupati Anas mengatakan, anggaran untuk pemilihan kepala daerah tersebut sudah di siapkan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 40 Milyar dalam bentuk dana hibah. Saat ini tinggal pencairan saja. Diskusi ini membahas terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada KPU. Karena berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomer 44 tahun 2015, Kuasa Pengguna Anggaran adalah penerima dana hibah dalam hal ini adalah ketua KPU. Sementara KPU Banyuwangi sendiri berpatokan kepada surat edaran KPU RI nomor 304 tahun 2015, sehingga pencairan dana hibah langsung di transfer ke rekening sekretaris KPU sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Fakta di lapangan, sekretaris KPU adalah seorang PNS yang di tempatkan oleh pemerintah daerah. Dan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri, dana hibah tidak boleh di serahkan kepada pejabat yang merupakan seorang PNS, namun harus di serahkan kepada ketua institusi terkait dalam hal ini ketua KPU. Oleh karena itulah menurut bupati Anas, dalam hal ini ada perbedaan sedikit sehingga di perlukan saling ke hati hatian dari kedua belah pihak baik pemerintah daerah maupun KPU untuk pencairan anggaran KPU tersebut. Rupanya, KPU dan pemerintah daerah mempunyai kesepahaman bahwa prinsip kehati hatian harus di lakukan, sehingga di lakukan diskusi bersama tersebut guna percepatan pencairan anggaran KPU. Sehingga dengan demikian bupati Anas berharap, ke depan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan sukses dan pertanggung jawaban juga sukses dari sisi aturan hukum dan berbagai regulasi yang ada. Untuk pencairan dana hibah, pemerintah daerah berpedoman pada aturan hibah sehingga semua prosedur langkah dan pertanggung jawaban harus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur dana hibah tersebut. Bupati Anas menegaskan, kunci dari pencairan dana hibah ini agar terhindar dari dugaan korupsi adalah kehati hatian kedua belah pihak baik KPU maupun pemerintah daerah, karena hal ini terkait dengan penggunaan anggaran rakyat yang jumlahnya sangat besar.

About farizkurnia

Check Also

Kunjungi Agro Expo, Mendes PDT Apresiasi Upaya Banyuwangi ini

radiovisfm.com, Banyuwangi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *