Sebelumnya pembahasan raperda IPPT ini memang sempat dihentikan karena menunggu terbentuknya perda LP2B.

Pansus raperda ijin penggunaan dan pemanfaatan tanah (IPPT) kembali melanjutkan pembahasan, karena sebelumnya raperda inisiatif dewan ini, sempat diwacanakan untuk ditunda pembahasannya, dengan alasan menunggu terbentuknya perda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Ketua pansus IPPT, Arifin Salam kepada sejumlah wartawan pada jumat siang mengatakan bahwa raperda perda IPPT dan perda LP2B adalah 2 peraturan yang saling berkaitan. Sebelumnya pembahasan raperda IPPT ini memang sempat dihentikan, karena dewan menunggu terbentuknya perda LP2B untuk mengetahui batasan tanah pertanian yang akan digunakan lahan abadi yang tidak boleh dialihfungikan untuk pembangunan fisik. Hasil studi banding pansus ke malang ternyata hanya memiliki perda Ijin penggunaan dan pemanfaatan tanah dan justru belum punya perda LP2B untuk melindungi keberadaan lahan pertanian abadi, karena disana mereka cukup melibatkan dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, untuk melaksanakan peraturan daerah yang berisi tentang tata cara pemanfaatan dan penggunaan tanah tersebut.

Sedangkan hasil konsultasi pansus ke kementrian agraria dan tata ruang dijelaskan bahwa materi perda perubahan nomor 2 tahun 2013 yang tengah dibahasnya ini, bertentangan dengan peraturan menteri perumahan rakyat, tentang batas minimal pemanfaatan lahan untuk permukiman, yang dalam IPPT dijelaskan bahwa batas minimal lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan pemukiman seluas 2 hektar. Padahal dalam permenpera batas minimal pemanfaatan tanah untuk pemukiman seluas 1 hektar.

Untuk mematangkan pembahasan raperda IPPT ini, pansus pada jumat (26/6) siang telah melakukan rapat kerja pembahasan dengan badan perijinan, dinas PU Bina Marga, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta bagian hukum Pemkab Banyuwangi. Pansus juga merencana mengundang perwakilan pengurus dari Asosiasi Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI), dan pengurus real estate Indonesia (REI) banyuwangi, untuk diskusi dan kajian publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *