Daus VIS- Merasa tidak puas dengan pelayanan mendapatkan KTP di Dinas Kependudukan, Amrullah warga desa Pondok Nongko Kabat menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Gugatan citizen law suit yang dilakukan oleh Amrullah didasari oleh ketidakpuasannya saat hendak mengurus KTP di Dinas Kependudukan Banyuwangi, yang prosesnya dianggap lama. Ironisnya saat melakukan klarifikasi terkait lamanya pelayanan publik di Dinas Kependudukan, Amrullah justru malah ditantang oleh salah satu petugas bernama Yakup, agar melaporkan lambannya pembuatan E KTP tersebut, hingga akhirnya ia melakukan gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara terhadap pelayanan pemerintah saat warga negara tidak puas. Sidang citizen law suit tersebut dimulai sejak Selasa siang (27/10) di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dihadapan sejumlah wartawan, Amrullah mengaku, menggugat 3 pejabat daerah, gugatan pertama kepada Bupati Banyuwangi, gugatan kedua kepada kepala Dinas Kependudukan dan gugatan ketiga kepada camat Kabat. Amrullah menjelaskan, sebelumnya ia mengurus pembuatan E KTP pada tanggal 6 Oktober lalu, namun hingga 20 hari KTP yang diajukannya belum juga selesai, padahal KTP sendiri adalah kebutuhan dasar untuk mengurus administrasi. Sedangkan disisi lain, pemerintah telah menyuarakan pelayanan prima pada masalah kependudukan, namun fakta yang diterimnya, untuk membuat KTP saja waktunya sangat lama. Atas nama diri sendiri, Amrullah yang berprofesi sebagai pengacara itu menggugat pemerintah daerah sebesar Rp. 10 milyar dan mendesak segera melakukan perbaikan sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Sedangkan dasar ia mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 10 milyar itu, karena selama tidak memegang KTP, ia telah kehilangan kontrak kerjanya dengan kliennya disejumlah daerah, akibat tidak bisa bepergian keluar kota. Namun yang terpenting kata Amrullah, dirinya ingin pengadilan mengabulkan gugatannya agar pemerintah memperbaiki sistem pelayanan publik. Sementara itu, kuasa hukum pemerintah daerah Mohammad Fahim mengaku semua warga negara Indonesia boleh mengajukan gugatan, namun materi gugatan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan kebenarannya. Sidang pertama gugatan citizen law suit terhadap ketidakpuasan terhadap pelayanan publik itu, digelar pada Selasa siang (27/10), dipimpin oleh hakim Saifudin Zuhri. Pada sidang pertama diawali dengan pemeriksaan berkas materi perkara oleh hakim. Namun pada sidang perdana tersebut, ditunda oleh hakim, karena tidak dihadiri oleh Bupati Banyuwangi atau pejabat Bupati sementara selaku tergugat satu. Sidang ditunda hingga minggu depan atau tanggal 3 November.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *