Daus VIS- Sidang lanjutan gugatan hukum terhadap KPU Banyuwangi terkait ambudardulnya DPT, kembali digelar pada Rabu siang (25/11/2015). Dalam sidang dengan agenda mediasi tersebut, KPU Banyuwangi selaku tergugat mewakilkan kehadirannya kepada 2 orang pengacara asal Surabaya yang ditunjuknya, yakni Khoirul Anwar dan Heriyanto. Dalam sidang tersebut, hakim ketua Endru Sonata memberikan kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk memilih hakim mediasi dari luar, untuk memfasilitasi mediasi kedua pihak dalam sidang lanjutan minggu depan, dan berharap gugatan ini selesai di tahap mediasi. Namun dalam sidang lanjutan siang itu, Amrulloh juga membeberkan sejumlah bukti berupa data DPT yang dianggap amburadul, sebanyak 41 ribu dan tersebar di seluruh kabupaten Banyuwangi. Data DPT bermasalah itu menurutunya, juga menjadi bukti tambahan bahwa KPU dianggap tidak profesional hingga dirinya dan 56 orang lainnya dirugikan, karena tidak terdaftar dalam DPT. Dalam sidang kali ini, Amrulloh minta pada hakim untuk mempercepat agenda sidang gugatannya secara maraton, sebelum gelaran pilkada berlangsung. Karena ia berharap KPU segera memperbaiki sistem pendataan pemilih dan mendesak pilkada ditunda, karena DPT amsih amburadul. Sementara itu, pengacara KPU Khoirul Anwar mengaku, pihaknya fokus pada pokok perkara tentang tidak masuknya Amrulloh dalam DPT. Beradasrkan peraturan KPU, Amrulloh masih memiliki hak pilih dan bisa memberikan suaranya di TPS dengan menggunakan KTP atau identitas lainnya. Khoirul Anwar enggan menanggapi desakan dari penggugat kalau KPU harus menunda pilkada, karena desakan tersebut tidak masuk dalam pokok perkara, termasuk adanya temuan tentang DPT bermasalah yang disampaikan penggugat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *