DPRD berencana memanggil tim aprasial tanah untuk menanyakan alasan perbedaan pembelian tanah yang dilakukan oleh panitia

Merasa tidak mendapatkan keadilan terhadap proses penjualan tanah di sekitar bandara Blimbingsari, belasan warga desa Blimbingsari, Patoman, dan Badean Jumat siang (27/11) wadul ke dewan. Kedatangan warga yang juga pemilik tanah itu diterima oleh komisi 1 di ruang khusus DPRD Banyuwangi, untuk dilakukan hearing. Dalam kesempatan itu, dewan juga menghadirkan sejumlah pihak terkait dari Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi, Camat Kabat dan Rogojampi, kepala desa Blimbingsari, Badean, dan Patoman, serta kabag Perlengkapan Pemkab Banyuwangi.

Salah satu warga pemilik tanah Santoso Gunawan mengatakan bahwa pihaknya bersama warga lain yang tanahnya akan dibebaskan untuk pelebaran sekolah pilot di Blimbingsari tidak terima dengan peritungan harga tanah yang dilakukan oleh panitia pembebesan tanah tersebut. Panitia menerapkan harga yang berbeda antara 300 sampai 700 ribu permeter, untuk lokasi harga tanah yang sama. Panitia pembebasan tanah yang diketuai oleh pihak BPN ini memberlakukan selisih harga yang cukup fantastis sebesar 50 ribu untuk harga tanah yang masih berstatus petok dengan harga tanah yang bersertifikat.

Diakui oleh Santoso, tanah miliknya yang seluas 1000 meter persegi dan terpecah beberapa bagian dengan lokasi yang sama dihargai berbeda oleh panitia dengan selisih antara 350 ribu hingga 400 ribu. Namun saat ditanya alasan tentang perbedaan harga tersebut, panitia menyatakan itu keputusan dari tim aprasial tanah. Santoso menuding ada dugaan permainan antara pihak BPN dengan tim aprasial tanah yang akan dibebaskan, karena warga yang ingin bertemu langsung dengan tim Aprasial selalu dirahasiakan. Parahnya saat penetapan harga oleh panitia para pemilik tanah dipanggil terpisah di kantor kecamatan, sehingga proses pembelian tanah ini terkesan ada manipulasi.

Kedatangan warga ini dilakukan untuk meminta dewan memfasilitasi proses pembebasan tanah antara panitia dengan pemilik tanah agar proses pembebasan tanah untuk sekolah pilot seluas 10 ribu meter persegi ini bisa lebih transparan, karena pertemuan antara warga dengan panitia yang sudah dilakukan 8 kali untuk membahas harga tanah tidak membuahkan hasil.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda

Tim Aprasial Tanah Akan Dipanggil

DPRD akan memanggil tim aprasial pembebasan tanah yang akan digunakan untuk perluasan sekolah pilot di bandara Blimbingsari, agar proses pembebasan tanah yang dilakukan bisa lebih terbuka. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh ketua komisi 1 DPRD Banywuangi, Ficky Septalinda pada Jumat siang (27/11) usai menggelar hearing dengan warga pemilik tanah dan panitia pembebaan lahan di ruang khusus DPRD Banyuwangi.

Ficky menuturkan bahwa proses pelepasan tanah untuk pembangunan sekolah pilot idealnya dilakukan secar terbuka kepada para pemilik tanah,

“Pasti kan ada sosialisasi tentang kisaran harga, jadi aman tidak ada yang tertutup. Kita akan panggil tim aprasial tanah,” ujar Ficky.

Diakui oleh Ficky, penentuan harga tanah untuk kebutuhan pembanguan sekolah pilot yang dilakukan oleh tim aprasial itu bersifat rahasia, namun warga pemilik tanah berhak tahu alasan penetapan harga tanah tersebut.

Untuk memfasilitasi keinginan warga pemilik tanah, dewan akan memanggil tim aprasial tanah untuk menanyakan alasan perbedaan pembelian tanah yang dilakukan oleh panitia, agar bisa dipahami warga pemilik lahan. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas persoalan sehingga prosesnya tidak terkesan tertutup dan rentan manipulasi yang bisa berdampak menimbulkan polemik di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *