Zarkasi meminta aktivitas penambangan sampai proses pilkada selesai agar suasana pemilhan kondusif

Pasca terjadinya unjuk rasa, pemerintah daerah melarang adanya aktifitas penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu Pesanggaran Banyuwangi hingga selesai pemilihan kepala daerah mendatang. Hal ini disepakati dari hasil keputusan rapat yang digelar oleh Jajaran Forum Pimpinan Daerah Banyuwangi terkait permasalahan atau konflik tambang emas Tumpang Pitu yang menghadirkan dua direktur dari PT. Bumi Sukses Indo (BSI). Semua pihak dirasa harus mendinginkan suasana sehingga tak sampai mengganggu pelaksanaan Pilkada Banyuwangi.

Pejabat Bupati Banyuwangi, Zarkasi meminta aktivitas pertambangan di Tumpang Pitu Banyuwangi dihentikan sementara hingga pelaksanaan Pilkada selesai. Zarkasi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) wilayah Jatim itu juga menjelaskan bahwa pemangku kebijakan seperti, Pemkab, Polres, TNI dan DPRD juga akan bersosialisasi sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mendinginkan suasana. Pemkab banyuwangi akan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Sekkab untuk menjelaskan dan mendekati tokoh-tokoh masyarakat, sementara DPRD akan memberikan informasi kepada konstituen melalui jaringan partai. Kepolisian juga diharapkan menegakkan supremasi hukum bagi masyarakat yang melakukan perusakan atau mengusut tuntas kasus ini dengan mengamankan oknum yang di duga sebagai provokator.

“Saya menyayangkan peristiwa ini terjadi menjelang pilkada. Ya kita harus berupaya menyelesaikan kasus ini bersama semua pihak termasuk camat, kepala desa dan pihak PT. BSI,” ujar Zarkasi (red.)

Pertemuan Terus Dilakukan Bersama Pemerintah Setempat

Pemerintah daerah menggelar pertemuan dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa setempat guna mencari solusi terhadap aksi penolakan tambang emas Gunung Tumpang Pitu, Pesanggaran yang sempat diwarnai kericuhan. Pertemuan terbuka ini digelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan Banyuwangi, yang dipimpin langsung oleh pejabat Bupati Banyuwangi, Zarkasi.

Pertemuan ini terbagi dalam dua, sesi yang pertama dihadiri oleh Camat Pesanggaran Didik, Pj Kepala Desa Sumber Agung, kepala dusun di wilayah setempat, serta pihak PT. BSI, selaku perusahaan yang telah mengantongi ijin penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. Sesi kedua, pemerintah daerah mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah setempat, yang juga dihadiri oleh pihak PT. BSI. Pejabat Bupati Banyuwangi Zarkasi mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Peristiwa penolakan tambang ini diharapkan tidak kembali terjadi, menyusul pihak PT. BSI sudah mengantongi ijin resmi dari pemerintah pusat.

“Harapannya kita cari win-win solution lah, kan nanti hasil penambangan juga masuk di APBD untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Zarkasi.

Dari hasil penambangan emas tersebut, pemerintah daerah mendapatkan goldenhare sebesar 10 persen non delusi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Hal ini pertama kalinya terjadi di Indonesia yang sebelumnya diperjuangkan oleh mantan bupati Abdullah Azwar Anas.

Zarkasi berharap berbagai pihak yang hadir bisa menjelaskan kepada masyarakat di sekitar pertambangan agar memahami persoalan yang sebenarnya. PT. BSI juga diharapkan bisa lebih berkomunikatif terhadap aspirasi masyarakat, utamanya yang berada di sekitar tambang dengan menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi kebuntuan informasi.

“Jadi nanti yang hadir saya minta untuk bisa menjelaskan bagaimana persoalan sebenarnya. Operator juga saya minta lebih komunikatif terhadap aspirasi warga.” Ungkap Zarkasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *