Daus VIS- Dua partai politik yang masih mengalami dualisme kepengurusan seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak mendapatkan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah. Karena proses pencairan dan banpol itu baru bisa dilakukan jika kedua partai tersebut memeiliki kepastian hukum di tingkat pusat. Kepala Badan Kesatuan Politik kabupaten Banyuwangi Djafry Yusuf mengatakan, dari 10 partai politik yang ada di Banyuwangi, 8 diantaranya sudah menyerahkan berkas persyaratan pengajuan dana parpol dan sudah melalui tahap verifikasi, tinggal menunggu pencairan. Diakui oleh Djafry, PPP kubu Romahurmuzy juga pernah mengajukan pencairan dan banpol, namun karena penguru di tingkat pusat terjadi dualisme, pihaknya tidak bisa memproses berkass pengajuan dan banpolnya, sampai ada keputusan hukum tetap yang mengesahkan salah satu pengurus saja. Namun hingga tahun anggaran 2015 berakhir, kedua partai tersebut belum ada kejelasan tentang salah satu pengurus yang sah, maka keduanya tidak bisa mendpatkan dana banpolnya. Djafry Yusuf menambahkan, tahun 2015 ini disiapkan dana banpol total Rp. 1 milyar lebih, sedangkan besaran dana banpol yang diterima oleh masing-masing parpol disesuaikan dengan perolehan suaranya yang didapat dalam pemilu legislatif tahun 2014, yang setiap suaranya dihargai Rp. 2000.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *