Daus VIS- Partai Persatuan Pembangunan mengaku telah mengajukan pencairan dana banpol pada badan kesbangpol banyuwangi, sesuai amanat dari undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sekretaris DPD Partai Persatuan Pembangunan Banyuwangi, Syamsul Arifin pada Rabu siang (30/12/2015) menanggapi ditolaknya pengajuan dana bantuan politik oleh bakesbangpol Banyuwangi. Syamsul menuturkan, sesuai amanat undang undang nomor 2 tahun 2001, partai yang berhak mendapatkan dana banpol adalah partai yang sudah terdaftar dan disahkan oleh kementrian hukum dan ham. Sedangkan PPP kubu romahurmuzy sudah mendaptkan pengesahan dari kemenkumham.Sehingga pihaknya sempat mengajukan ususlan pencairan dana banpol tahun 2015 sebesar 50 juta lebih Namun demikian Syamsul tidak mempersoalkan tidak mendapatkan dana banpol tersebut untuk operasional partainya, karena baginya yang terpenting bisa komunikasi dan kordinasi dengan konstituennya yang ada di bawah. Dua partai politik yang masih mengalami dualisme kepengurusan seperti golkar dan partai persatuan pembangunan atau ppp dipastikan tidak mendapatkan dana bantuan politik atau banpol dari pemerintah di tahun 2015 ini. Karena proses pencairan dan banpol itu baru bisa dilakukan jika kedua partai yang saat ini msih bersengketa tersebut memiliki kepastian hukum di tingkat pusat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *