Ilex VIS- Saham non delusi 10 persen milik pemerintah daerah pada pertambangan emas gunung Tumpang Pitu kecamatan Pesanggaran, dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk kas daerah, supaya semua elemen masyarakat bisa mengawasinya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, SK Ijin Usaha Pertambangan atau IUP penambangan emas di gunung tumpang pitu tersebut sudah diterbitkan pada masa periode bupati sebelumnya. Dan dari 40 dokumen perjanjian di dalamnya, tidak ada satupun yang menguntungkan daerah dan masyarakat Banyuwangi. Di satu sisi, ada masyarakat yang mengatas namakan sejumlah elemen, mendesak agar pemerintah daerah mencabut ijin IUP tersebut.

Bupati Anas mengaku, dengan mencabut IUP tambang emas itu belum tentu bisa mensejahterakan rakyat Banyuwangi. Namun yang ada justru menambah masalah baru bagi pemerintah daerah, karena di tuntut oleh perusahaan yang sudah memegang IUP tersebut. Akhirnya menurut bupati Anas, pihaknya melakukan renegosiasi dengan meminta saham non delusi sebesar 25 persen terhadap perusahaan yang bersangkutan. “Belum tentu juga kalau IUP dicabut berdampak baik bagi Banyuwangi, bahkan bisa menambah masalah,” tutur Anas.

Setelah melalui proses cukup panjang, perusahaan itu pun menyetujui saham non delusi pemerintah daerah sebesar 10 persen. Dan saham ini tidak terdelusi meskipun ada saham baru. Dalam artian, apabila proses produksi penambangan emas sudah berjalan, maka sahan non delusi 10 persen tersebut setara dengan Rp. 7 trilyun.

Bupati Anas menegaskan, hingga saat ini pemerintah daerah rela tidak mengambil saham hasil renegosiasi tersebut sepeserpun, karena untuk warisan anak cucu ke depan. Bupati Anas juga kembali menegaskan bahwa, yang meminta saham non delusi itu bukan pemerintah daerah namun adalah rakyat Banyuwangi. Sementara di tahun 2016 ini, PT.BSI selaku perusahaan yang mengantongi ijin penambangan emas akan merekrut tenaga karyawan dengan jumlah cukup banyak, karena penambangan emas segera beroperasi.

Bupati Anas juga menyoalkan tentang Class Action yang di layangkan oleh oknum elemen masyarakat, tentang perijinan penambangan emas gunung tumpang pitu dari PT.BSI. Bupati Anas menilai itu adalah wajar karena hak masyarakat yang mengharapkan adanya penjelasan dari pihak terkait. Intinya, bupati Anas mengaku sangat menghargai semua niatan baik. Dalam artian, apabila Class Action tersebut untuk tujuan baik, maka pemerintah daerah pun sangat mendukung, yang terpenting rakyat bisa mendapatkan penjelasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *