Ilex VIS- Pemerintah daerah mengaku masih belum perlu untuk menerapkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentang kantong plastik berbayar di Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas beralasan, kultur masyarakat di kota dengan di daerah berbeda, sehingga perlu adanya sosialisasi secara bertahap. Sementara pemerintah pusat mencontohkan penerapan kantong plastik berbayar adalah di wilayah perkotaan. “Kultur masyarakat kita ini kan berbeda antara di kota dengan yang di desa, jadi perlu sosialisasi”, ungkap Anas.

Sementara di Banyuwangi sendiri, kebiasaan masyarakat di kota berbeda dengan di desa. Apabila di wilayah pedesaan menurut bupati Anas, masih banyak masyarakat yang berbelanja dengan membawa tas plastik sendiri dari rumah mereka, yang di gunakan untuk tempat barang belanjaannya. Sementara masyarakat perkotaan, terkadang maunya yang simple saja yakni menggunakan kantong plastik dari toko atau mall yang bersangkutan.

Sehingga bupati Anas menilai, kebijakan pemerintah pusat tersebut di nilai masih belum terlalu masif untuk diterapkan di wilayah kabupetan, salah satunya di Banyuwangi. Meski demikian, bupati Anas berjanji akan terus melakukan peninjauan secara bertahap, terhadap peraturan kantong plastik berbayar di Banyuwangi, apakah masyarakat bisa menerima ataukah tidak.

Sementara itu, berdasarkan surat edaran menteri lingkugna hidup dan kehutanana nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar telah di terbitkan. Isinya adalah regulasi yg mengatur bahwa setiap kantung plastik saat berbelanja harus di bayar Rp. 200 oleh konsumen. Ini merupakan teroboisan pemerintah, untuk mengurangi sampah plastik yang menjadi permasalahan lingkungan selama ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *