Panwas menilai bahwa kasus money politik selalu muncul, tak terkecuali pada pilkada Banyuwangi kemarin.

Daus VIS –Untuk mencari solusi terbaik terkait pelaksanaan pemilu yang efektif menciptakan proses demokrasi, KPU minta masukan dari seluruh elemen yang terlibat dalam gelaran pemilu sebagai bahan evaluasi melakukan perbaikan system pelaksanaan pemilu, khususnya pemilukada serentak yang digelar bulan desember 2015 lalu. KPU mengundanghadirkan Panwaslu, pengurus partai politik, organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI dan GMNI serta Dinas Kependudukan. Ketua KPU Banyuwangi, Syamsul Arifin menuturkan bahwa KPU ingin melakukan evaluasi hasil pilkada Banyuwangi kemarin. Evaluasi tersebut tentunya harus melibatkan seluruh pihak, seperti parpol dan panwas serta organisasi masyarakat dan organisasi kemahasiswaan di Banyuwangi.

Dalam FGD itu, KPU meminta pendapat, kritik, dan masukan dari pengurus parpol dan masyarakat sebagai upaya perbaikan sistem pemilu yang akan menjadi sebuah rekomendasi KPU yang selanjutnya akan disampaikan ke KPU pusat melalui KPU propinsi.

“Dalam gelaran Pilkada kemarin, prosesnya tidak lepas dari adanya kesalahan yang perlu dilakukan perbaikan. Kami perlu masukan dari sejumlah elemen masyarakat,” ujar Syamsul

Panwaslu Berharap Revisi UU Tentang Sanksi Money Politic

Panwas berharap ada revisi undang undang pilkada serentak, dengan mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku money politik, mengingat dalam undang udnang pilkada tidak mencantumkan sanksi pelaku money politik. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh anggota panwaslu kabupaten Banyuwangi Lilik Maslikhah pada Rabu siang (30/3) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) evaluasi hasil pemilukada Banyuwangi 2015 yang digelar di aula KPU Banyuwangi.

Lilik menuturkan bahwa dalam setiap gelaran pemilu selalu muncul kasus atau laporan money politik, tak terkecuali dalam pilkada Banyuwangi kemarin. Sayangnya dalam UU no. 8 Tahun 2015 tentang pemilihan umum gubernur bupati dan walikota tidak mengamanatkan sanksi pidana bagi pelaku money politik dan hanya mencantumkan larangan tentang money politik. Saat ini, undang-undang yang digunakan dalam pemilu adalah lex spesialis yang pelaksanaannya tidak bisa menggunakan undang-udang yang lain. Lilik menginginkan revisi tersebut karena dalam undang undang pemilihan umum lainnya, baik pemilihan legislatif maupun presiden selalu mencantumkan ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelaku money politik.

Melalui FGD tersebut, panwas ingin menyampaikan pada forum tentang adanya kejanggalan dalam undang undang Pilkada sebagai bahan evaluasi KPU Propinsi dan KPU Pusat agar disampaikan pada DPR RI untuk segera dilakukan amandemen atau perubahan, sehingga dalam pelaksanaan pilkada panwas bisa menerapkan sanksi pidana untuk membuat efek jera para pelaku money politik.

Dalam Focus Group Discussian evalausi pilkada Banyuwangi tersebut, panwas juga minta pada DPR selaku pembuat undang undang untuk merubah aturan tentang pencetakan alat peraga kampanye yang selama ini dibiayai dan dicetak oleh KPU agar dialihkan kepada pasangan calon, karena panwas melihat bahwa alat peraga kampanye pilkada yang disebarkan pada pasangan calon tidak terdistribusi maksimal kepada masyarakat.(i/f/n)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *