Home / News / Lahan Produktif Ketapang Tersisa 25 Persen

Lahan Produktif Ketapang Tersisa 25 Persen

Daus VIS- Pansus dan eksekutif sepakat mempertahankan lahan pertanian produktif seluas 25 hektar di antara total luas lahan 40 hektar di kawasan jalan lingkar Ketapang, sebagai penyangga ketahanan pangan di Banyuwangi.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Syahroni, selaku wakil ketua pansus Raperda Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Kawasan Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi, pada Jumat siang (29/4), usai melakukan rapat finalisasi raperda bersama eksekutif.

Syahroni menuturkan, di sekitar pelabuhan Ketapang yang menjadi obyek kawasan yang perlu diatur dalam raperda yang dibahasnya, telah ditetapkan wilayah yang khusus diperuntukkan bagi lahan pertanian, yang tidak boleh dialihfungsikan sebagai pergudangan atau industri perkantoran. Karena sesuai amanat raperda ini, lahan yang berlokasi di sekitar jalan lingkar Ketapang tersebut, harus digunakan sebagai penyangga pelabuhan Ketapang, sebagai penyeimbang alam, sehingga tidak semua lahan di wilayah Ketapang bisa didirikan bangunan untuk industry dan perkantoran.

Dari hasil rapat finalisasi raperda antara badan perencanaan daerah atau Bapeda, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, ada wilayah pertanian produktif atau dikenal dengan istilah Sabuk Hijau yang harus dipertahankan seluas 40 hektar. Namun setelah melakukan tinjau lapang, sebagian lahan tersebut, sebanyak 15 hektar sudah digunakan untuk areal perkantoran dan pergudangan. Karena sebelumnya, sudah ditetapkan dalam perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang sudah disahkan dewan, kalau wilayah tersebut masuk kawasan industry.

Namun pasca disahkannya perda RDTR Kawasan Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi nanti, kata Syahroni, sisa lahan produkstif seluas 25 hektar ini, tidak boleh digunakan untuk pendirian bangunan, baik pergudangan maupun industry. Karena dipastikan, ijin mendirikan bangunannya tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Syahroni menambahkan, dalam Raperda RDTR Kawasan Pelabuhan Ketapang dan Bagian Wilayah Perkotaan Banyuwangi ini, pansus juga membahas rencana pengembangan pelabuhan ketapang tersebut. namun Pansus menekankan proses relokasi perumahan warga yang terdampak pelebaran pelabuhan nantinya, harus dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi mereka yang terdampak relokasi, atau dengan prinsip “memanusiakan manusia”.(d/f)

About farizkurnia

Check Also

Kunjungi Agro Expo, Mendes PDT Apresiasi Upaya Banyuwangi ini

radiovisfm.com, Banyuwangi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *