Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Jatim yang memperoleh opini WTP penuh/murni untuk LKPD 2015.

Ilex VIS – Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa, kabupaten Banyuwangi sudah empat tahun berturut-turut memperoleh opini WTP dari BPK yang sebelumnya pernah mendapat opini “Disclaimer” dari BPK. Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Jatim yang memperoleh opini WTP penuh/murni untuk LKPD 2015. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Banyuwangi dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Novian Herodwijanto kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahya Negara.

Bupati Anas mengatakan bahwa pencapaian opini WTP murni ini menjadi komitmen Banyuwangi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, namun juga harus berdampak ke masyarakat. Bupati Anas mengaku sangat setuju terhadap langkah yang dilakukan oleh BPK yang mulai mendorong keuangan daerah tidak hanya harus transparan, namun juga diwujudkan dalam program pembangunan yang mempunyai manfaat besar bagi warga. Transparansi APBD dan kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan.

Bupati Anas mengatakan bahwa program-program yang menggunakan uang rakyat harus bisa mendorong peningkatan kesejahteraan.

“Manfaatnya mana ? bukan cuma program yang dibikin layaknya rutinitas. Seperti arahan Presiden Joko Widodo, money follow program sehingga perlu prioritas, tapi itu cenderung terjebak pada program rutin berulang,” ujar Anas.

Perolehan WTP kali ini juga membuktikan peralihan pelaporan keuangan Banyuwangi yang telah menggunakan sistem akrual selama dua tahun yang tetap menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari ketentuan yaitu 2014. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh entitas pemerintahan di Indonesia harus menerapkan basis akrual selambat-lambatnya untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Timur Iwan Heri Setiawan mengatakan bahwa salah satu keunggulan Banyuwangi adalah pengendalian internal yang bagus yang dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun termasuk pengelolaan anggaran program unggulan pariwisata, seperti Banyuwangi Festival yang semakin bagus, di mana Laporan Operasional semua dilaporkan. Iwan mengatakan bahwa BPK mendorong agar Banyuwangi tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggarannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *