Saham tersebut terusnaik setiap tahun seiring dengan rencana produksi oleh PT. Bumi Sukses Indo.

Ilex VIS – Nilai saham Non Dilusi milik pemkab Banyuwangi dari penambangan emas gunung tumpang pitu saat ini sudah mencapai Rp. 400 Milyar yang terus merangkak naik setiap tahunnya seiring dengan rencana proses produksi yang akan segera dilaksanakan oleh PT. Bumi Suksesindo. Saham 10% diperoleh Banyuwangi setelah melalui perjanjian Golden Share dengan pihak pengelola sejak tahun 2013 lalu yang saat itu di kelola oleh PT. Merdeka Serasi Jaya (MSJ). Pemkab Banyuwangi menyatakan bahwa pemberian dana hibah atau saham 10 persen oleh PT. MSJ tersebut merupakan pemberian hibah yang Legal dan tidak bertentangan undang undang yang berlaku.

“Saham 10 persen itu gratis lho, tidak ada APBD. Sampai sekarang belum ada daerah di Asia yang seperti kita. 10 persen itu sudah non dilusi yang tidak akan menyusut. Mau investasi berapapun saham kita tetap 10 persen,” ujar Bupati.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Banyuwangi tidak mau menggunakan dana tersebut begitu cepat, beda dengan daerah lain yang langsung mencairkan dana hibah untuk infrastruktur serta sarana dan prasarana lainnya. Aliran dana tersebut masuk dalam APBD yang bisa diawasi secara transparan oleh rakyat. Sedangkan di daerah lain dimasukkan kedalam BUMD.

“Selama Pemkab Banyuwangi masih mempunyai cukup dana, kita tidak akan menggunakan untuk apapun. Dana hibah yang terus bertambah akan jadi warisan untuk rakyat saat saya sudah tidak sebagai bupati Banyuwangi,” ujar Bupati.

Pemerintah daerah akan terus mengendapkan dana tersebut agar nilainya semakin tinggi, terlebih bila sudah produksi maka hitungan dana hibah yang dimiliki oleh pemerintah daerah bisa mencapai triliunan rupiah.

“Bisa saja kita bangun stadion kelas internasional, tapi pasti nanti ada yang pro dan kontra,” kata Bupati.

Sebelum menerima hibah dari PT. MSJ, Pemkab Banyuwangi sudah berkonsultasi ke berbagai instansi yang berkompenten, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta PT. Bahana Sekuritas yang merupakan konsultan keuangan Negara bahwa hibah yang diterima Pemkab Banyuwangi paling menguntungkan, Banyuwangi mendapat 10 persen dari 100 persen saham. Hasil negosiasi Pemkab Banyuwangi dengan investor tambang, paling tinggi di Asia dan Indonesia, di daerah lain pemerintah daerah hanya mendapat royalty 3 persen yang masih dibagi dua dengan pemerintah Provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *