LCT Sritanjung sudah tidak layak lagi jika dipaksa beroprasi dari sisi teknis maupun bisnis.

Ilex VIS- Pemkab Banyuwangi memutuskan untuk melelang dua LCT Sri Tanjung yang di kelola oleh PT. Putra Blambangan Sejati (PBS). Pertemuan terbatas antara pemkab yang dipimpin Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan direksi PT PBS merumuskan beberapa langkah yang akan diambil untuk menuntaskan masalah LCT Sri Tanjung.

Pemkab Banyuwangi memutuskan beberapa langkah yang akan diambil yakni Pemkab menganggap LCT Putri Sritanjung dan Putri Sritanjung 1 sudah tidak feasible lagi jika dipaksa terus beroperasi baik dari sisi teknis maupun sisi bisnis. Keputusan pemkab juga mempertimbangkan beberapa aturan dari Kementerian Perhubungan yang melarang berlayarnya kapal jenis LCT untuk penumpang, sebagaimana tercantum dalam aturan kementerian Perhubungan nomor SK/376/AP.005/DRJD/2014 dan SK/885/AP.005/DRJD/2015 tentang pelarangan kapal tipe LCT untuk menjadi kendaraan angkutan di penyebarangan dan diperkuat aturan dari Kementerian Perhubungan Nomor AP.005/7/14/DRJD/2015; AP.005/13/5/DRJD/2015; AP.003/2/17/DRJD/2015 yang mengatur secara spesifik bahwa kapal jenis LCT tidak diperbolehkan untuk beroperasi di penyeberangan Ketapang – Gilimanuk.

Langkah selanjutnya yang akan diambil pemkab adalah menjual kedua kapal tersebut melalui proses lelang yang akan dilakukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) wilayah Jember. Kelengkapan administrasi lelang LCT Putri Sritanjung sudah siap dan sesuai dengan regulasi yang saat ini sedang diproses. Terkait Kapal Putri Sritanjung 1 yang kandas beberapa waktu lalu, pemkab akan menunggu hasil pansus DPRD Banyuwangi yang nantinya juga segera dilelang. Hasil lelang akan dimasukkan kedalam kas daerah.

Terkait kejelasan nasib karyawan, Pemkab Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya kepada PT PBS sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan perusahan yang berlaku. PT. PBS sudah menjadi perusahaan tersendiri dan bukan kewenangan Pemerintah daerah.

Tentang usulan pengadaan kapal baru sebagai kelanjutan dari LCT Putri Sritanjung Pemkab Banyuwangi akan melakukan sejumlah pertimbangan dan perhitungan mulai dari tingkat fisibilitas bisnis, kepatutan, kelayakannya hingga skala prioritas pemerataan pembangunan pada sektor lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *