Persoalan perebutan ketua perpenas masih dalam proses hukum. Belum ada pencabutan SK KemenkumHAm ketua perpenas yang dikantongi Sugihartoyo.

Daus Vis – Dinas pendidikan Banyuwangi masih mengakui SK Kementrian Hukum dan HAM yang dikantongi Sugihartoyo sebagai ketua Perpenas Banyuwangi. Dinas Pendidikan hanya memfasilitasi 11 lembaga pendidikan naungan Perpenas pimpinan Sugihartoyo, sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan.

Sulihtiyono menuturkan bahwa dinas pendidikan selaku lembaga pemerintah hanya taat pada ketentuan yang dibuat pemerintah, sebelum ada kepastian hukum.

“Kami berharap kedua belah pihak menahan diri, tidak melakukan upaya eksekusi sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan karena prosesnya masih ranah hukum,” ujar Sulihtiyono.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Waridjan terhadap keabsahan SK KemenkumHAM yang menyatakan bahwa Sugihartoyo sebagai ketua Perpenas Banyuwangi dalam sidang putusan yang digelar 11 Agustus 2016 lalu. Kementrian Hukum dan HAM selaku tergugat intervensi langsung mengajukan banding di PTUN atas putusan tersebut.

Setelah mengetahui gugatannya diterima, kubu Waridjan langsung melakukan perebutan sejumlah sekolah yang ada dibawah naungan Perpenas, salah satunya SMK 17 agustus 1945 Cluring bahkan Waridjan langsung melakukan penggantian kepala sekolah secara sepihak. Waridjan juga sempat mendatangi kantor perkumpulan Gema Pendidikan Nasional untuk merebut kembali kantor yang berlokasi di kampus Untag Banyuwangi tersebut.

Pertemuan tersebut sempat memicu bentrok antara kubu Waridjan dan Sugihartoyo yang diredam oleh Kapolres Banyuwangi yang menyiagakan ratusan personil polisi di kampus Untag.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *