BPM-PD sudah menyiapkan klinik Dana desa yang berfungsi sebagai tempat konsultasi terkait penggunaan dana desa.

Daus Vis – Dari 189 desa di Banyuwangi, baru 49 desa yang laporan keuangannya tuntas di tahun pertama. Banyaknya anggaran yang dikelola desa saat ini yang mencapai Rp 1 milyar, membuat pemerintah desa kesulitan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, karena keterbatasan kemampuan perangkat desa. Bahkan, keberadaan pendamping desa juga dinilai tidak optimal di dalam melakukan pendampingan desa.

Kabid pemerintahan desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Banyuwangi, Ahmad Faisol mengatakan, minimnya desa yang sudah menuntaskan laporan keuangan ini, lantaran tidak banyak perangkat desa yang memahami pembuatan laporan keuangan utamanya masalah peñata usahaan administrasi desa.

“Walaupun sudah ada pendamping desa, namun keberadaan pendamping desa tersebut tidak optimal, karena bukan jajarannya,” ujar Faisol.

Terlebih lagi rekruitmennya dilakukan oleh Kementrian Desa langsung. Bahkan saat ini, BPM-PD banyuwangi juga sudah mengirimkan surat kepada Kementrian Desa agar mengoptimalkan kinerja pendamping yang dibentuknya.

Sementara saat ini, BPM-PD sudah menyiapkan klinik Dana Desa yang berfungsi sebagai tempat konsultasi terkait penggunaan dana desa tersebut. Namun keberadaannya dinilai bersifat pasif dan hanya menunggu perangkat desa yang punya inisiatif datang untuk berkonsultasi.

Plt. kepala Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah atau BPKAD Banyuwangi Samsudin, membenarkan jika saat ini baru 49 desa yang laporannya tuntas. Kebanyakan dari desa mengalami kesalahan dalam hal akuntansi pelaporannya.

“Kami sudah berkordinasi dengan BPM-PD untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan desa,” pungkas Samsudin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *