Amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengharuskan pemerintah kabupaten untuk menyusun Perda yang berkaitan dengan desa.

Daus Vis – Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi mendesak kepada DPRD untuk segera membuat Perda tentang BPD, menindaklanjuti turunnya undang undang tentang desa, agar tugas dan fungsi pengawasan BPD di desa semakin jelas.

Dalam Hearing yang di gelar Komisi 1 DPRD Banyuwangi, Kamis (29/9), Ketua Asosiasi BPD, Rudi Latif menuturkan, amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengharuskan pemerintah kabupaten untuk menyusun Perda yang berkaitan dengan desa, seperti Perda Pilkades, Perda tentang Perangkat desa dan Perda tentang BPD, termasuk perda tentang pembagian kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa.

“Dibentuknya Perda BPD ini, dianggap penting, karena berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari BPD sendiri,” kata Rudi.

Mengingat selama ini, tugas BPD dinilai tidak pasti karena tidak ada perda yang mengaturnya. Sehingga dilapangan, anggota BPD yang bertugas melakukan pengawasan di desa, kerap beda persepsi dan terkadang benturan dengan kepala desa.

Dalam hearing tersebut, selain dihadiri oleh belasan ketua BPD dari beberapa desa, juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pemebrdayaan Masyarakat atau BPM-PD, bagian pemerintahan dan perwakilan dari kantor Badan Pengelola keuangan dan asset daerah (BPKAD) Banyuwangi.

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan, saat ini banyuwangi sudah membentuk perda tentang pemilihan kepala desa, namun belum pernah disosialisasikan dan belum turun peraturan Bupatinya, padahal di awal tahun 2017 mendatang, ada 52 desa yang akan menggelar Pilkada serentak.

“Saat ini banyak permasalahan di desa yang belum terselesaikan dengan baik, hingga memunculkan kerancuan dalam proses pembangunan di desa, bahkan banyak program pemerintah daerah seperti Smart Kampong dan E Village Budgeting yang tidak jalan, karena kurangnya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah kabupaten, sehingga kapasitas kemampuan perangkat desa masih lemah,” tuding Rudi.

Ketua komisi 1 DPRD banyuwangi Ficky septalinda yang memimpin jalannya hearing mengaku, akan menindaklanjuti permohonan dari Asosiasi BPD tersebut, dan akan kordinasi dengan eksekutif.

“Saat ini memang sudah ada rencana pembahasan raperda tentang BPD di tahun ini, dan sudah masuk dalam Program peraturan daerah DPRD Banyuwangi. Namun hingga saat ini, naskah akademik raperda usulan eksekutif tersebut, belum masuk kepada dewan,” ujar Ficky.

Komisi 1 juga mendesak pemkab banyuwangi untuk segera mensosialisasikan perda Pilkades dan membuat perbup tentang pilkades, sebagai persiapan pilkades serentak tahun 2017 mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *