Keberadaan pendamping desa saat ini diakuinya belum sepenuhnya diterima oleh perangkat desa, karena kebanyakan perangkat desa selalu menanyakan surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa atau BPM-PD

Daus Vis – Minimnya pelatihan dan belum terbukanya pihak desa dalam menerima pendamping desa membuat kinerja para pendamping desa di Banyuwangi kurang optimal.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna, Arif Wicaksono, dalam menanggapi adanya keluhan dari Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi yang mengangap kinerja pendamping desa kurang maksimal.

“Keberadaan pendamping desa saat ini belum sepenuhnya diterima oleh perangkat desa, karena kebanyakan perangkat desa selalu menanyakan surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa atau BPM-PD,” aku Arif.

Padahal keberadaan pendamping desa ini, dibentuk langsung oleh Kementrian Desa tanpa melalui BPM-PD. Sehingga para pendamping desa masuk ke desa tak perlu rekom dari BPM-PD.

“Dalam menjalankan tugas, pada pendamping desa ini berpedoman pada peraturan menteri desa nomor 3 tahun 2015,” tutur Arif.

Arif mengakui, jika saat ini kemampuan para pendamping desa yang ada kurang optimal, utamanya menyangkut masalah pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kondisi itu dianggap maklum, karena pembentukan pendamping desa pada bulan februari lalu, setelah desa merampungkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa.

Pasca dibentuk, para penamping desa ini juga minim pelatihan yang bersifat teknis adminsitrasi atau pembukuan keuangan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

“Pelatihan yang pernah diberikan hanya bersifat teoritis tanpa pelatihan teknis, bahkan banyak pendamping desa yang belum mendapatkan jadwal pelatihan pra tugas,” papar Arif.

Sehingga hal itu membuat para pendamping desa kurang memahami dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengawal pembangunan di desa.

Arif yang juga kordinator pendamping desa tingkat kabupaten ini menambahkan, saat ini di Banyuwangi ada 50 pendamping desa, dan tiap orang mendampingi 3 sampai 4 desa yang ada di banyuwangi, untuk membantu mengawal proses pembelanjaan anggaran Dana Desa di tiap desa yang jumlahnya bisa mencapai 1 milyar setahun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *