5 raperda usulan eksekutif disusun sebagai perda bertujuan untuk mendukung berlakukanya Peraturan Organisasi perangkat daerah atau OPD yang harus sudah mulai jalan awal tahun depan.

Daus Vis – Memasuki akhir tahun 2016 yang kurang dua bulan lagi ini, DPRD akan menuntaskan 7 raperda lagi, lima diantaranya Raperda usulan eksekutif.

Penuntasan 7 raperda tersebut diawali dengan rapat paripurna dewan pada Senin siang (31/10), tentang penyampaian nota pengantar 5 raperda usulan eksekutif oleh Bupati dan penjelasan tentang 2 raperda inisiatif dewan oleh Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Banyuwangi.

2 Raperda inisiatif dewan yang akan dibahas adalah Raperda tentang pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Raperda tentang perlidnungan tenaga kerja Indoensia atau TKI Banyuwangi.

“Dibentuknya raperda pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh dewan ini adalah upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta menjamin penyaluran pupuk bersubsidi bisa lancar dan tepat sasaran, karena selama ini distribusi pupuk selalu menjadi permasalahan klasik di tingkat petani,” kata Ketua badan pembentuk peraturan daerah DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi.

“Ketika pengiriman dari pemerintah berlimpah, namun di kalangan petani selalu mengalami kelangkaan, padahal distribusi pupuk bersubsidi sudah diatur oleh peraturan menteri pertanian nomor 60 tahun 2015,” imbuh Kusnan.

Kusnan menjelaskan, disusunnya raperda tentang perlindungan TKI Banyuwangi ini di dasari adanya permasalahan yang kerap terjadi pada pekerja banyuwangi di luar negeri.

“Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum daerah dalam menjamin hak asasi dan penghormatan keapda buruh migrant banyuwangi di luar negeri,” ujar Kusnan.

Melalui raperda ini nantinya pemerintah daerah wajib mengatur tentang penyediaan pelayanan public yang mudah diakses bagi para buruh migrant dan keluarganya, memastikan legalitas perusahaan jasa pengerah tenaga kerja, menyediakan keterampilan dan lapangan kerja pasca buruh migrant tak lagi bekerja di luar negeri serta menjamin tersedianya bantuan hukum bagi buruh migrant banyuwangi.

Ekskeutif juga menyampaikan 5 raperda diantaranya Raperda tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten banyuwangi, Raperda tentang perangkat desa, Raperda pedoman pembentukan badan permusyawaratan desa, Raperda pencegahan dan penanggulangan inveksi menular seksual HIV/AIDS serta Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

“Diajukannya 5 raperda usulan eksekutif untuk disusun sebagai perda bertujuan untuk mendukung berlakukanya Peraturan Organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus sudah mulai jalan awal tahun depan,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas.

“Karena tahun 2017 nanti ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengalami perubahan,” pungkas Bupati Anas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *