Banyuwangi telah menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Ilex Vis – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi program E-Village Budgeting dan E-Village Monitoring yang di gagas Pemkab Banyuwangi.

“Sistem ini bisa memangkas mata rantai penyusunan dan pengawasan anggaran di level desa,” ujar Menteri Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam forum Economic Briefing di Jakarta, yang juga dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sri Mulyani mengatakan, seiring meningkatnya Dana Desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, dibutuhkan suatu sistem yang bisa mengatur alokasi anggaran desa.

“Banyuwangi telah memulai bagaimana mengawal anggaran desa bisa dimanfaatkan secara optimal dengan berbasis online,” puji Menteri Sri.

Sri Mulyani menambahkan, pemimpin daerah harus sudah mulai memikirkan dana yang mengucur ke desa agar bisa dilaksanakan secara efektif. Tahun depan, dana desa yang dikucurkan pusat akan meningkat menjadi Rp 60 triliun.

“Ini harus dipikirkan bersama-sama agar anggaran desa bisa dioptimalkan. Jika desa bersama-sama dikembangkan, maka sebagian besar masalah kemiskinan nasional dapat diselesaikan,” papar Menteri Sri Mulyani.

Banyuwangi telah menerapkan e-village budgeting dan e-village monitoring sejak dua tahun lalu. Ini adalah sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

“Sistem ini membantu mendorong akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran desa,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Menurutnya, Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa di nilai bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa.

“Misalnya, mengetahui progress pekerjaan hingga ke pelosok desa lengkap dengan foto dan titik lokasinya melalui Google Map, sehingga tidak bisa ada proyek ganda atau fiktif. Sistem ini sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar selalu sesuai aturan,” imbuh Bupati Anas.

Di Banyuwangi sendiri, tahun ini dana desa dari pemerintah pusat mencapai Rp 134,46 miliar. Ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar, maka dana yang mengalir ke desa mencapai Rp 227,48 miliar. Dana itu digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan desa.

“Saya tekankan, pengembangan desa adalah pilar pembangunan nasional. Saat ini, kemiskinan masih terkonsentrasi di desa,” kata Bupati Anas.

Bupati Anas menambahkan, desa menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur yang tak merata, kualitas SDM yang relatif lebih rendah dibanding kawasan kota, hingga kapasitas ekonomi yang belum memadai.

“Contohnya di Banyuwangi, di mana sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, kebutuhan infrastrukturnya sangat besar. Sebagian jalan di desa juga belum dalam kondisi baik,” papar Bupati Anas.

Anggaran pemerintah daerah di anggap tidak akan cukup untuk membangun seluruh jalan, sedangkan di sisi lain mayoritas anggaran banyak tersedot untuk pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Maka yang dilakukan adalah pemilihan prioritas. Selain itu, pemerintah desa juga dilibatkan. Pemerintah daerah pun mulai melakukan audit jalan, mana yang menjadi porsi pemerintah kabupaten, dan mana yang menjadi porsi pemerintah desa, sehingga tercipta kolaborasi yang apik untuk membagi habis masalah yang ada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *