Dalam RAPBD 2017, proyeksi Pendapatan Asli Daerah Banyuwangi sebesar Rp 388 milyar, naik 10 persen dari proyeksi PAD dalam perubahan APBD 2016 yang sebesar Rp 353 milyar.

Daus Vis – Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi dalam Rancangan APBD 2017 yang hanya 10 persen. Dan mendesak eksekutif melakukan terobosan untuk mengoptimalkan berbagai potensi pajak dan retribusi di Banyuwangi, agar kenaikan PAD banyuwangi sesuai dengan standart nasional sebesar 14 persen.

Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Made Swastika saat membacakan pemandangan umum fraksinya dalam paripurna pemandangan umum fraksi atas diajukannya rancangan APBD 2017 oleh bupati banyuwangi, Rabu siang (16/11) menuturkan, dalam RAPBD 2017, proyeksi pendapatan asli daerah Banyuwangi sebesar Rp 388 milyar, naik 10 persen dari proyeksi PAD dalam perubahan APBD 2016 yang sebesar Rp 353 milyar.

“Kenaikan PAD yang hanya 10 persen itu, sangat bertentangan dengan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuwangi yang ditetapkan target PAD setiap tahunnya naik 14 hingga 20 persen,” kata Made.

“Kenaikan PAD yang hanya 10 persen dalam RAPBD 2017 ini, juga tidak sejalan dengan data yang dirilis Dirjen Keuangan Daerah di Kementrian Dalam Negeri tahun 2016, yang menetapkan kenaikan PAD kabupaten dan kota di indonesia minimal sebesar 14,8 persen setiap tahunnya,” imbuh Made.

Dari kenyataan tersebut, fraksi PDI perjuangan meminta eksekutif melakukan orientasi ulang dan terobosan untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di banyuwangi serta mempertajam basis obyek pajak daerah maupun pajak retribusi.

Dalam kesemptan itu, fraksi PDI perjuangan juga minta penjelasan eksekutif tentang penerimaan daerah dari hasil investasi non permanen yang dinilai belum memberikan kontribusi ke daerah, seperti kontribusi Badan Usaha penggilingan padi, kontribusi Koperasi dan Industri Kecil Menengah serta kontribusi dari Kelompok Budidaya ikan air tawar dan nelayan, yang nilainya diprediksi mencapai Rp 7 milyar lebih.

“Kami mengapresiasi langkah eksekutif yang telah mengalokasikan dana desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, atau sebesar Rp 180 milyar di tahun 2017 sesuai dengan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” pungkas Made.

Juru bicara fraksi demokrat, Handoko dalam pandangan umum fraksinya meminta penjelasan eksekutif tentang pendapatan daerah dalam bentuk deviden usaha dari hasil penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebagaimana amanat perda nomor 4 tahun 2014.

“Pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal kepada PT Merdeka serasi jaya sebesar Rp 22 milyar,” kata Handoko.

“Dalam RAPBD 2017 ini, jumlah deviden dari hasil penyertaan modal kepada induk perusahaan PT Bumi Suksesindo, selaku operator tambang emas tumpang pitu itu belum tercover dalam RAPB 2017 yang akan dibahas dewan,” imbuh Handoko.

Karena dalam RAPBD 2017, penyertaan modal ke Bank Jatim sebesar Rp 97 milyar, diproyeksikan mendapat deviden atau bagi hasil usaha sebesar Rp 13 milyar. Dan penyertaan modal ke BPR jatim sebesar Rp 8 milyar, ditargetkan deviden sebesar Rp 425 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *