Sebagian dari raperda sudah memasuki tahap finalisasi dan menunggu pengesahan.

Daus Vis – DPRD Banyuwangi saat ini tengah melakukan pembahasan 11 Raperda, dan mentargetkan penyelesaian 9 Raperda di tahun 2016 dengan sisa waktu 1 bulan ini.

Usai melakukan rapat paripurna jawaban fraksi atas diajukannya raperda tentang wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah dan raperda tentang Perlindungan adat budaya Banyuwangi, Selasa (29/11), Wakil ketua DPRD Banyuwangi menuturkan, saat ini dewan tengah melakukan pembahasan 9 raperda yang masuk dalam program peraturan daerah di tahun 2016.

“Sebagian dari raperda tersebut, sudah memasuki tahap finalisasi dan menunggu pengesahan,” kata Ismoko.

“Dari seluruh raperda yang dibahas, dewan mentargetkan 9 raperda bisa disahkan di tahun ini,” tutur Ismoko.

Bahkan Badan Musyawarah DPRD akan menjadwalkan pengesahannya secara bertahap mulai tanggal 3 hingga 15 desember 2016 mendatang.

“Dua raperda yang barus saja diparipurnakan penyampaian pandangan umum fraksi yakni Raperda tentang wajib belajar diniyah dan takmiliyah serta raperda tentang perlindungan adat budaya banyuwangi, dipastikan tidak bisa tuntas tahun ini dan akan dilanjutkan tahun depan,” papar Ismoko.

Hal ini di akibatkan karena dua raperda tersebut masih belum terbentuk anggota pansusnya, sedangkan dewan saat menggelar rapat paripurna internal pembentukan ketua pansus dua raperda tersebut mengalami deadlock karena sebagian anggota dewan masih berada di luar kota.

11 raperda banyuwangi yang saat ini masih dalam proses pembahasan diantaranya adalah, Raperda tentang penyaluran pupuk bersubsidi, Raperda perlindungan hak disabilitas, Raperda tentang larangan rentenir, Raperda perlindungan TKI, Raperda perangkat desa, Raperda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, Raperda tentang perncegahan dan penanggulangan inveksi HIV AIDS, serta Raperda tentang pembentukan Badan pemusyawarakatan desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *