Dalam perda desa wisata yang tidak lama lagi akan disahkan dewan ini, mengamanatkan jika selama proses pembangunan dan pengelolaan sebuah tempat wisata, wajib melibatkan warga desa setempat.

Daus Vis – Seiring dengan menggeliatnya pariwisata di Banyuwangi, DPRD menyusun peraturan daerah untuk mendorong pemberdayaan investor lokal, serta melindungi masuknya investor luar mengelola potensi wisata alam di desa, sekaligus membantu kelancaran roda ekonomi di desa.

Perda tersebut adalah tentang desa wisata, yang mana dalam Raperda ini mengamanatkan tentang pengelolaan wisata di desa, harus melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Des, serta memberdayakan masyarakat desa setempat.

Ketua pansus desa wisata DPRD Banyuwangi, Mohammad Sahlan menuturkan, raperda desa wisata yang pembahasannya sudah final dan menunggu pengesahaan ini, berisi aturan tentang pengelolaan wisata di desa, baik wisata alam maupun wisata buatan.

“Dalam raperda ini, setiap investor yang akan berinvestasi mengelola pariwisata, wajib melibatkan desa dalam pelaksanaannya melalui BUM Des,” kata Sahlan.

“Sehingga kedepan, desa juga harus membuat badan usaha milik desa, bilamana didesa tersebut memiliki potensi wisata alam maupun wisata buatan,” imbuh Sahlan.

Proses perijinan pendirian usaha wisata juga harus terlebih dahulu mengantongi surat rekomendasi dari kepala desa setempat.

“Dalam perda desa wisata yang tidak lama lagi akan disahkan dewan ini, mengamanatkan jika selama proses pembangunan dan pengelolaan sebuah tempat wisata, wajib melibatkan warga desa setempat. Kebijakan itu sebagai upaya daerah meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” pungkas Sahlan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *