Di bidang pendidikan, Banyuwangi memiliki beragam program untuk mendukung terjangkaunya pendidikan bagi segenap anak di Banyuwangi.

Ilex vis – Di dalam komitmennya untuk memajukan daerah melalui bidang pendidikan, Pemkab Banyuwangi menyerahkan bantuan operasional sekolah swasta senilai Rp 3,9 Milyar.

Hal ini juga untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan sekolah di Banyuwangi, tidak hanya negeri saja namun juga swasta.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, sekolah swasta turut berperan penting memajukan pendidikan daerah. Dan pemkab mengapresiasi atas peran serta yang dilakukan sekolah swasta di bidang pendidikan daerah.

“Banyak hal yang telah dilakukan sekolah swasta untuk majukan pendidikan di Banyuwangi,” kata Bupati Anas.

“Pemkab juga akan terus mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta,” imbuhnya.

Saat menyerahkan bantuan operasional tambahan, di aula Rempeg Jogopati, Kantor Pemkab Banyuwangi (28/12) Bupati Anas menjelaskan, salah satu wujud dukungan Pemkab terhadap sekolah swasta tersebut dengan menganggarkan bantuan tambahan operasional sekolah.

“Bantuan yang diberikan tersebut senilai Rp. 3,9 miliar yang diberikan kepada 23 SMA dan 31 SMK swasta yang ada di Banyuwangi,” ujar Bupati Anas.

Dana tersebut digunakan untuk tambahan operasional sekolah, khususnya bagi siswa yang kurang mampu. Dan total penerimanya ada 5.396 siswa dari kalangan keluarga kurang mampu.

Di bidang pendidikan, Banyuwangi memiliki beragam program untuk mendukung terjangkaunya pendidikan bagi segenap anak di Banyuwangi. Mulai dari program Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya, hingga Banyuwangi Belajar. Lewat program Banyuwangi Belajar, semua anak pemegang kartu program tersebut bisa mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi dengan beasiswa dari Pemkab Banyuwangi.

“Semua program tersebut dijalankan untuk mendukung Gerakan Daerah Entas Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Sebuah gerakan yang mengentaskan anak putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan,” papar Bupati Anas.

Bupati Anas mengaku, dengan berbagai program tersebut, saat ini tidak ada rumusnya anak Banyuwangi putus sekolah karena kesulitan biaya, karena semua sekolah negeri maupun sekolah swasta telah di bantu pemerintah daerah. Sehingga mereka wajib menerima anak putus sekolah yang ada di wilayahnya.

“Saya harap sekolah swasta bisa berperan lebih dalam pendidikan para siswa. Tidak hanya masalah akademik, namun sekolah juga punya kewajiban moral memberikan motivasi pada murid bersama-sama dengan orang tua untuk menyelesaikan berbagai problem anak.,” pungkasnya.

Karena permasalahan anak terjadi di antara rumah dan sekolah,maka komunikasi antara orangtua dan guru menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan anak.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono menguraikan, dana bantuan tambahan operasional senilai Rp. 3,9 miliar tersebut terdiri atas dana untuk SMA swasta sebesar Rp. 756 juta dengan jumlah siswa sebanyak 1261 siswa dan SMK swasta sebesar RP. 3,2 miliar untuk 4135 siswa.

“Untuk siswa SMA tiap anak mendapatkan dana Rp. 600 ribu pertahun sedangkan siswa SMK Rp. 780 ribu pertahun,” ujar Sulihtiono.

“Siswa SMK menerima bantuan dana lebih banyak dari siswa SMA karena di SMK ada biaya prakteknya,” imbuhnya.

Sulihtiono mengatakan bantuan ini selain untuk operasional sekolah juga untuk membiayai siswa putus sekolah yang ada di sekitar sekolah. Sehingga mulai saat ini, tidak boleh ada sekolah menolak anak kurang mampu atau yang putus sekolah.

“Jadi apabila ada anak putus sekolah, bisa disekolahkan di dekat rumahnya. Ini agar tidak ada biaya transportasi untuk anak tersebut,” pungkas Sulihtiono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *