Blangko KTP elektronik dari pusat di perkirakan sudah di terima oleh Pemkab Banyuwangi pada tahun 2017.

Ilex vis – Hingga akhir 2016, terdapat 32 ribu wajib KTP di Banyuwangi yang belum tercetak karena tidak adanya blangko dari pusat.

Berdasarkan UU nomor 13 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan, pengadaan blangko KTP adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan dokumen kependudukan lainnya boleh di adakan kabupaten kota maupun propinsi, kecuali blangko KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi, Iskandar Azis mengatakan, jika ada kantor atau lembaga maupun instansi yang sengaja mengadakan blangko KTP secara mandiri dan tidak melalui nasional, itu di nilai sudah melanggar hukum.

“Sementara KTP yang di cetak, di anggap asli tapi palsu (Aspal),” ujar Azis.

Untuk di Banyuwangi sendiri, saat ini blangko KTP kosong.

“Dari 32 ribu wajib KTP yang belum mendapatkan KTP Elektonik tersebut, sebagai gantinya adalah memegang lembaran Surat Keterangan (Suket) yang berlaku sampai 6 bulan saja. Selanjutnya, mereka bisa memperpanjang kembali hingga 6 bulan ke depan,” papar Azis.

Dan seluruh wajib KTP yang telah mendapatkan Suket tersebut, sebelumnya telah melakukan perekaman.

“Blangko KTP elektronik dari pusat di perkirakan sudah di terima oleh Pemkab Banyuwangi pada tahun 2017,” pungkas Azis.

Bagi masyarakat yang telah memiliki KTP Elektronik dan masa berlakunya hingga tahun 2017, maka tidak perlu memperpanjang lagi karena sudah berlaku seumur hidup dan di jamin oleh Undang Undang. Yang terpenting, di dalam KTP elektronik tersebut terdapat hologram maupun chip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *