Setiap desa yang memiliki keunikan tradisi dan keberagaman budayanya diberi ruang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata.

Ilex vis – Pemkab Banyuwangi bersama DPRD setempat telah menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata.

Raperda ini diharapkan mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata di pelosok kampung dan pedesaan Banyuwangi. Raperda tersebut kini tinggal diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, raperda tentang desa wisata ini adalah sebagai langkah cepat daerah merespons perkembangan wisata di tingkat desa. Upaya ini juga bagian dari kerangka “Smart Kampung” yang sedang digalakkan di Banyuwangi.

“Potensi wisata desa atau wisata di kampung-kampung cukup besar dan trennya menguat. Wisata desa ini memadukan antara keindahan alam, keberagaman budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Cocok juga untuk wisata keluarga,” ujar Bupati Anas.

“Dengan perda tersebut, desa diberi ruang untuk mengembangkan desa-desa wisata,” imbuhnya.

Di dalam Perda juga telah diatur ruang lingkup, promosi desa, dan hal terkait lainnya yang di nilai sebagai upaya mendorong partisipasi publik dalam pengembangan wisata. Karena tanpa partisipasi publik, termasuk warga desa, pariwisata di anggap tidak bisa berkembang cepat.

Bupati Anas mengatakan, dalam perda ini, setiap desa yang memiliki keunikan tradisi dan keberagaman budayanya diberi ruang untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata.

“Selain itu, desa yang memiliki potensi alam dan produk lokal yang khas juga turut dikembangkan,” tutur Bupati Anas.

Perda ini telah mengatur bagaimana pengelolaannya, struktur organisasinya, serta usaha yang bisa dikelola di dalamnya. Bahkan, dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa aturan yang berbelit-belit.

“Misalnya di daerah ada investor yang ingin membangun desa, masyarakat tinggal menyediakan lahan dan pengelolaannya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” kata Bupati Anas.

Menurutnya, perda ini akan menumbuhkan iklim ekonomi kreatif di Banyuwangi. Apalagi, Banyuwangi sudah menjalin kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengembangkan industri kreatif berbasis desa.

Bekraf akan membantu sejumlah desa di Banyuwangi dalam hal pengembangan dan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif melalui pelatihan, bantuan alat, permodalan, pemasaran, dan pendampingan.

Saat ini, di Banyuwangi terdapat 10 desa wisata desa telah berkembang. Yaitu Desa Bangsring Wongsorejo yang mengembangkan wisata Bangsring Under Water, Desa Gombengsari Kalipuro wisata kopi dan susu kambing etawa, Desa Tamansari Licin di lereng kaki Ijen yang mengembangkan wisata belerang, Desa adat Kemiren Glagah. Juga ada Desa Sumberbuluh Songgon dengan wisata Rumah Pohon, Desa Sumberagung, Pesanggaran dengan wisata Pulau Merah dan Pantai Mustika. Desa Sarongan, Pantai Sukamade dan Rajegwesi. Desa Alian dan Alas Malang, dengan wisata budaya kebo-keboan dan Desa Banjar licin , dengan wisata sadap nira.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda mengatakan, raperda ini sebagai payung hukum bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat.

“Raperda Tentang Desa Wisata ini juga mengharuskan investor melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” kata Bramuda.

Selain itu, raperda ini juga mengatur prinsip penyelenggaran desa wisata, pembangunan/pengembangan desa wisata, kawasan strategis desa wisata, organisasi pengelolaan desa wisata, Usaha pariwisata desa, hak/ kewajiban dan larangan, koordinasi hingga pendanaan serta sanksi administrasi desa wisata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *