Sebelum memulai pembahasan pansus perlu melakukan konsultasi ke Kemenkumham dan Kementrian Dalam Negeri. Pansus ingin menanyakan boleh atau tidaknya dimasukkan pasal pidana dalam raperda bilamana ditemukan calon kepala desa yg terbukti melakukan money politik.

Daus VIS- Pansus raperda Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa kabupaten Banyuwangi melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan Kemenkumham selama dua hari.

Konsultasi yang dilakukan sejak Selasa siang (31/1/17) oleh 11 anggota pansus tersebut untuk menanyakan 4 hal. Diantaranya terkait penerapan sanksi pidana kepada calon yang terbukti melakukan money politik, konsultasi tentang aturan seleksi calon peserta kepala desa yang lebih dari 5 orang dan konsultasi terkait diperbolehkannya pemilihan kepala desa melawan bumbung kosong bila calonnya hanya satu orang. Pansus juga mengkonsultasikan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang diperbolehkannya aturan penerapan batas pendidkan minimal calon kepala yang akan dituangkan dalam raperda revisi perda nomor 9 tahun 2015 tersebut.

Ketua pansus raperda tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian kepala desa Handoko menuturkan, sebelum memulai pembahasan pansus perlu melakukan konsultasi ke Kemenkumham dan Kementrian Dalam Negeri. Pansus ingin menanyakan boleh atau tidaknya dimasukkan pasal pidana dalam raperda bilamana ditemukan calon kepala desa yg terbukti melakukan money politik.

Pansus juga ingin menanyakan kepada kementrian dalam negeri tentang boleh atau tidaknya materi raperda ini mengatur tentang pemberlakuan calon tunggal dalam pemilihan kepala desa dalam pilkades, atau pilkades melawan bumbung kosong. Karena dalam undang pemilihan kepala daerah, memperbolehkan digelarnya pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Konsultasi yang ketiga kata Handoko, bilamana nanti ditemukan salah satu desa terdapat calon yang lebih dari 5 orang, dapat diatur tata cara menganulir atau menggugurkan calon lain yg melebihi 5 orang tersebut.

Handoko menambahkan, konsultasi yang dilakukan juga untuk menanyakan kepada Kementrian Hukum dan HAM boleh atau tidaknya dimasukkan aturan dalam materi raperda ini tentang batasan minimal pendidkan calon kepala desa, yang tertera dalam Undang Undang minimal berijazah sekolah setingkat SMP. Pansus ingin calon kepala desa minimal pendidikannya setingkat SMA. Hal itu bertujuan agar kualitas calon kepala desa terpilih nanti bisa lebih baik dan berkualitas. Mengingat saat ini, masing masing desa di Banyuwangi akan kelola Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) berkisar kurang lebih 1,6 milyar setiap desa pertahun, sehingga dibutuhkan kepala desa yang lebih berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *