Di akui memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, namun ruh perubahan dan inovasi programnya di nilai cukup menonjol.

Ilex Vis – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Banyuwangi di tahun 2016, meraih predikat tertinggi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB) RI menetapkan SAKIP Kabupaten Banyuwangi sebagai yang terbaik dengan nilai A.

Menteri PAN-RB Asman Abnur menyerahkan hasil evaluasi SAKIP tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, Selasa (31/1).

Kabupaten Banyuwangi ditetapkan menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus pertama di Indonesia yang mendapat nilai A atau tertinggi.

“Selama ini, belum pernah ada kabupaten yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia,” kata Asman.

“Kami harap, tahun depan ada perbaikan dari daerah lain,” imbuhnya.

Asman mengaku sudah melakukan pengecekan semuanya di Banyuwangi dengan berbagai indikator dan verifikasi lapangan, termasuk tim penilai independen. Di akui memang belum semuanya sempurna di Banyuwangi, namun ruh perubahan dan inovasi programnya di nilai cukup menonjol.

SAKIP sendiri adalah sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran.

Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.

“Tidak mudah untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP. Banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan,” tutur Asman.

Efektivitas kegiatan diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. SAKIP ini di nilai bukan seperti lomba atau kompetisi, namun sejauh mana daerah menanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja jelas.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini semakin mendorong kinerja aparatur.

“SAKIP ini penting karena yang dievaluasi adalah berjalannya sistem, bukan hasil one man show kepala dinas atau kepala daerah. Artinya ada transformasi,” kata Bupati Anas.

“Ini bukan soal sistem yang bersifat administratif saja, namun mengukur kinerja dan mengukur hasil program pembangunan,” imbuhnya.

Bupati Anas bersyukur, ikhtiar bersama-sama di Banyuwangi untuk meningkatkan pelayanan publik terus berjalan dengan baik. Berbagai kekurangan yang adapun terus diperbaiki. Banyuwangi memadukan laporan berdasarkan regulasi yang ada dengan unsur review kinerja dan review indikator kinerja.

“Sehingga, kerja aparatur sipil negara (ASN) jelas dan terukur serta program-program diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat,” ujar Bupati Anas.

Berdasarkan perhitungan inilah, Banyuwangi berhasil hemat Rp 213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun dengan tetap berorientasi hasil dan 100% program tetap berjalan.

“Program Banyuwangi sudah menganut asas money follow result dan berorientasi ke manfaat program. Sehingga dengan pengukuran penilaian ini, kontribusi PNS dinilai dari adanya peningkatan kinerja dan tidak hanya dari absensi,” tegas Bupati Anas.

Selain itu, lanjut dia, ASN di Banyuwangi selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan publik. Mulai dari analisa masalah, perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *