Mereka meminta uang kepada para pedagang hewan sebagai retribusi, namun tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti.

Ilex Vis – 2 oknum PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banyuwangi di amankan kepolisian, setelah di duga melakukan pungli retribusi pasar.

Mereka berinisial S dan M yang merupakan petugas penarik retribusi di pasar hewan Kecamatan Glenmore Banyuwangi.

Kasat Reskrim Polres Banyuwangi, AKP I Dewa Putu Primayogantara Parsana mengatakan, penangkapan keduanya ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengaku mendapati kecurangan yang di lakukan oleh mereka.

“Selama ini, setiap penjual hewan sapi di pasar Glenmore di kenakan retribusi sebesar Rp 7000, sedangkan penjual hewan kambing di kenakan Rp 3500,” kata AKP Dewa.

“Modus yang di lakukan mereka adalah meminta uang kepada para pedagang hewan sebagai retribusi, namun tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti. Selain itu, mereka juga melakukan modus tetap meminta retribusi dengan menunjukkan karcisnya lalu langsung di sobek dan tidak di berikan kepada para pedagang,” paparnya.

AKP Dewa mengaku kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dengan memeriksa tumpukan lembaran karcis retribusi pasar yang kini di jadikan sebagai barang bukti, yang ternyata tidak tercantum nomor resi dan tahunnya.

“Selain kedua pelaku dan tumpukan lembaran karcis retribusi, kepolisian juga mengamankan uang tunai Rp 600 ribu sebagai barang bukti,” pungkas AKP Dewa.

Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Choiril Ustadi mengatakan, pihaknya masih belum mendengar adanya penangkapan 2 oknum PNS oleh kepolisian tersebut dan berjanji akan segera mengecek di lapangan.

“Setelah adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, sejumlah kewenangan dari beberapa kantor dinas di alihkan ke dinas yang lain,” kata Ustadi.

Contohnya, untuk yang bertanggung jawab atas retribusi dan pajak Restoran juga Hotel adalah kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, untuk yang menangani retribusi pasar adalah kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Sebelumnya, yang menghimpun dan memungut berbagai retribusi tersebut adalah kewenangan kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Namun saat ini, Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, sehingga kewenangannya di pecah di beberapa kantor dinas,” papar Ustadi.

Dia menjelaskan, setelah nantinya pemerintah menerima dokumen resmi penangkapan kedua oknum PNS tersebut dari kepolisian, maka pihak Inspektorat Daerah akan turun untuk membuat kajian kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Untuk sangsinya, melihat masa ancaman hukuman yang di jatuhkan oleh kepolisian,” tutur Ustadi.

Jika yang di lakukan adalah tindak pidana korupsi, maka sangsinya adalah pemberhentian sebagai PNS sesuai PP nomor 35 tentang kepegawaian.

“Namun jika tindak pidana yang di lakukan mereka adalah pungli, maka pemerintah akan melihat terlebih dahulu mengenai pasal apa yang di terapkan oleh kepolisian,” pungkas Ustadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *