Warga yang mengurus sertifikat tanah akan mendapat kemudahan karena proses sertifikasi dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis, sehingga program ini memberikan kepastian hukum atas tanah warga.

Ilex Vis – Kades Tegalarum Kecamatan Sempu Banyuwangi, Ahmad Turmudi terkena Operasi Tangkap Tangkap (OTT) dari Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) atas dugaan pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Namun statusnya masih sebagai saksi bersama 2 orang panitia PTSL yang berinisial BP dan S.

Kasat Reskrim Polres Banyuwangi, AKP I Dewa Putu Primayogantara Parsana mengatakan, pihaknya sudah memeriksa ketiganya untuk dimintai keterangan selama 1 kali 24 jam terkait dengan pengajuan masyarakat yang mengurus sertifikat tanah.

“Kepolisian juga memerika beberapa ahli dan pihak dinas terkait untuk mengetahui tentang cara pengurusan sertifikat tanah dalam program PTSL ini,” kata AKP Dewa.

“Bersamaan dengan ini, juga di amankan barang bukti uang tunai Rp 1 Juta yang di pergunakan oleh warga untuk mengurus tanah,” imbuhnya.

Pasalnya, kasus ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli menerima laporan dari masyarakat yang mengurus sertifikat tanah di mintai sejumlah uang oleh oknum kepala desa tersebut.

Padahal dari program PTSL itu, tanah tanah milik rakyat yang belum memiliki tanda sah kepemilikan akan di sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program tersebut.

Warga yang mengurus sertifikat tanah akan mendapat kemudahan karena proses sertifikasi dilakukan tanpa dipungut biaya atau gratis, sehingga program ini memberikan kepastian hukum atas tanah warga khususnya rakyat kecil yang selama ini belum pernah atau kesulitan dalam mensertifikasi tanah miliknya.

“Kepolisian terus mendalami kasus ini untuk mengetahui sejauh mana peraturan yang mengatur atau mungkin ada peraturan daerah seperti apa yang khusus mengatur masalah program PTSL, yang nantinya bisa menjerat oknum kepala desa tersebut ke dalam ranah hukum,” ujar AKP Dewa.

Bahkan, kepolisian juga mendalami peran dari kedua panitia itu di dalam kepengurusan sertifikat tanah.

“Kepolisian tidak berani memberikan pernyataan bahwa oknum kepala desa itu menjadi tersangka, karena saat di lakukan pengamanan tidak di temukan adanya barang bukti yang mengarah pada dugaan pungli, sehingga statusnya masih sebagai saksi,” pungkas AKP Dewa.

Tim serse unit Tipikor Polres Banyuwangi kini melakukan penggeledahan berbagai dokumen di kantor desa setempat. Setelah dokuman itu nantinya di teliti dan di tanyakan pada ahli atau dinas terkait dan BPN, maka kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status oknum kepala desa beserta kedua panitia PTSL tersebut.

Program PTSL ini di gulirkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Banyuwangi, yang di targetkan bisa tuntas di tahun 2017 ini sebanyak 15.450 bidang dari 21.613 bidang yang di daftarkan.

Sementara, Pemkab Banyuwangi menetapkan enam desa yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program ini, yaitu Desa Tegalarum dan Desa Karangsari Kecamatan Sempu, Desa Tapanrejo dan Sumberberas Kecamatan Muncar, Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran, dan Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo.

Dan rupanya, Desa Tegalarum tersebut merupakan satu dari 6 desa yang menjadi percontohan dari Pemkab Banyuwangi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *