Home / News / Asosiasi BPD Gelar Gesah Desa

Asosiasi BPD Gelar Gesah Desa

Sejumlah persoalan desa yang ingin dipecahkan dalam Gesah Desa bertema Desa Harus Diberdayakan.

Daus VIS- Untuk mencari solusi terkait banyaknya persoalan yang ada di desa, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Banyuwangi menggelar pertemuan dengan para pemangku kebijakan di Banyuwangi pada Kamis siang (30/3/17) dalam acara yangbertajuk Gesah Desa.

Gesah desa yang digelar di ruang khusus DPRD Banyuwangi itu, selain anggota asosiasi BPD, juga dihadiri oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Zen Kastolani, Kabag Tata Kelola Pemerintahan Desa, Abdul Azis dan ketua komisi 1 DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda serta ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi atau ASKAB Agus Tarmizi.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Latif menuturkan, ada sejumlah persoalan desa yang ingin dipecahkan dalam Gesah Desa yang bertema Desa Harus Diberdayakan tersebut. Karena dari 189 desa di Banyuwangi, saat ini baru 10 persen yang baru mengajukan pencairan alokasi dana desa atau ADD dan pengajuan dana desa. Padahal seharusnya, pertengahan mei mendatang, usulan pencairan dana desa harus sudah disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa atau DPMD. Jika tidak, kementrian keuangan bisa menjatuhkan sanksi membekukan dada desa tersebut alaias hangus. Sedangkan selama ini, usulan pencairan dana desa terkendala dengan keterlambatan turunnya peraturan bupati.

Persoalan lain yang saat ini menjadi masalah di desa adalah pemberlakukan laporan keuangan secara online atau E Village Budgeting, yang masih dianggap sebagai kendala dalam menyusun laporan keuangan di desa, lantaran kurangna tenga ahli IT di desa dan minimnya pelatihan dari petugas kabupaten.

Dalam gesah desa tersebut, asosiasi BPD dan ASKAB Banyuwangi juga mempertanyakan kepada pemerintah daerah tentang dana bagi hasil pendapatan daerah dari sector pajak dan retribusi sebesar 10 persen untuk desa, sesuai amanat undang undang desa. Karena di tahun 2016 lalu, tidak ada desa yang mendapat dana bagi hasil setoran pajak dan retribusi itu dari pemerintah daerah. Rudi berharap, bagi hasil pajak retribusi itu dianggarkan di perubahan APBD 2017.

Sementara itu, menanggapi berbagai keluhan dari asosiasi BPD dan asosiasi kepala desa saat gesah desa tersebut, kepala DPMD kabupaten banyuwangi zen kastolani yakin berbagai persoalan yang saat ini dialami oleh desa akan bisa teratasi sepanjang perangkat desa punya komitmen kuat untuk belajar meningkatkan kemampuannya. Karena saat ini, desa dituntut untuk melek teknologi untuk menyusun dan melaporkan keuangan melalui program E Village Budgeting.

Saat disinggung terkait belum turunnya dana bagi hasil untuk desa sebesar 10 persen dari hasil pendapatan sector pajak dan retribusi, Zen Kastolani mengaku jika bagi ahsil pajak dan retribusi tersebut belum tercover dalam anggaran DPMD. Namun tahun 2016 lalu, pemerintah kabuapten telah memebrikan penghargaan kepada desa berupa pengembalian pajak 100 persen bagi desa yang lebih awal melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB kepada kabupaten. Uang rewarda atau pengharaan tersebut bernilai total 7 milyar, yang bisa dialokasikan desa untuk pembangunan.

About farizkurnia

Check Also

Kunjungi Agro Expo, Mendes PDT Apresiasi Upaya Banyuwangi ini

radiovisfm.com, Banyuwangi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *