Home / News / Banggar DPRD Fokus Anggaran Jasa Pelayanan RSUD Genteng

Banggar DPRD Fokus Anggaran Jasa Pelayanan RSUD Genteng

Ada indikasi manipulasi keuangan pihak manajemen RSUD Genteng.

Daus VIS- Anggaran Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Genteng, menjadi fokus bahasan rapat Badan Anggaran DPRD Banyuwangi yang digelar pada Kamis siang (30/3/17).

Rapat banggar tersebut, terkait Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2016. Menurut anggota Banggar, Syamsul Arifin, dewan mendapat laporan bahwa anggaran Jasa Pelayanam RSUD Genteng ada kejanggalan dan saat ini sedang diaudit BPK Jawa Timur, yang nilainya mencapai Rp. 2,3 milyar.

Dalam rapat badan anggaran siang itu, membahas terkait hasil rapat kerja komisi 1 dengan mitra kerjanya di eksekutif yang mencium adanya kecurangan. Yakni tentang pemberian dana jasa pelayanan tiap dua bulan sekali kepada karyawan RSUD Genteng. Karena sampai saat ini, belum ada regulasi yang memperbolehkan manajemen rumah sakit milik Pemerintah Daerah itu memberikan nominal uang diluar gaji kepada karyawan.

Padahal seharusnya jika RSUD Genteng ada pemasukan bisa langsung diserahkan ke Kas Daerah. Dan yang berhak memberikan dana apapun ke karyawan adalah pemerintah daerah. Sehingga pihak Rumah Sakit tidak diperkenankan menarik jasa pelayanan kepada pasien.

Indikasi manipulasi keuangan pihak manajemen RSUD Genteng ini, kata Syamsul, sangat disayangkan. Apalagi dalam pelayanan RSUD Genteng sudah terbilang cukup bagus. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, dalam rapat sebelumnya, pelayanan RSUD Genteng dinilai sudah bagus, karena pihaknya tidak tahu ada persoalan dana jasa pelayanan. Kedepan hal ini akan dibahasnya dalam rapat lanjutan badan anggaran, yang juga akan dijadikan salah satu rekomendasi DPRD dalam menyikapi LKPJ Bupati tahun anggaran 2016.

Untuk diketahui, dana jasa pelayanan adalah uang hasil pelayanan pasien dan penjualan obat rumah sakit yang diberikan setiap dua bulan sekali kepada seluruh karyawan. Besaranya berbeda-beda, tergantung jabatan, bagian serta banyaknya jumlah pasien dan penjualan obat rumah sakit. Pemberian dana jasa pelayanan yang bersumber dari pungutan kepada pasien dan jasa penjualan obat tersebut dianggap bermasalah oleh BPK, karena disisi lain, petugas rumah sakit juga mencairkan anggaran dana jasa pelayanan yang bersumber dari APBD 2016.

About farizkurnia

Check Also

Kunjungi Agro Expo, Mendes PDT Apresiasi Upaya Banyuwangi ini

radiovisfm.com, Banyuwangi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *