Home / News / Diduga Pungli Mantas Kades Berurusan Dengan Polisi

Diduga Pungli Mantas Kades Berurusan Dengan Polisi

Ada sejumlah temuan penyelewengan dalam hal pengelolaan tanah kas desa.

Daus VIS- Diduga melakukan penyelewengan anggaran pengelolaan tanah kas desa dan melakukan pungli program Prona, mantan kepala desa Cantuk kecamatan Singojuruh dilaporkan ke polres dan kejaksaan Banyuwangi oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Ada 3 laporan dugaan penyelewengan pengelolaan tanah kas desa yang dilaporkan ke polres Banyuwangi oleh sejumlah warga Cantuk, serta dugaan pungli pelayanan prona yang dilakukan oleh Masbudi saat masih menjabat kades Cantuk.

Salah satu tokoh masyarakat desa Cantuk, Syamsuri menuturkan, ada sejumlah temuan penyelewengan yang dilakukan oleh Masbudi dalam hal pengelolaan tanah kas desa yang dilaporkannya ke polres Banyuwangi. Diantaranya pengelolaan sawah bengkok senilai Rp. 100 juta yang tidak disetor ke kas desa. Selain itu, Syamsuri mengaku telah menemukan bukti penyelewengan anggaran dalam hal pengelolaan kebun pepaya di atas tanah bengkok desa, yang diduga diselesewengkan oleh Masbudi yang nilainya mencapai Rp. 60 juta.

Selain temuan diatas lanjut Syamsuri, pihaknya juga melaporkan ke polres Banyuwangi bahwa Masbudi diduga telah menerima upeti sebesar 92 juta dari 3 penambang pasir ilegal yang berlokasi di desa Cantuk. Bahkan Masbudi mengakui jika uang dari pemberian penambang pasir di desa Cantuk itu, digunakannya untuk membangun lampu penerangan jalan atau LPJU di desa Cantuk. Padahal pembangunan LPJU tersebut kata Syamsuri, dilakukan dengan menggunakan dana desa, bukan dana dari setoran penambang pasir.

Selain melaporkan ke polres, Syamsuri dan sejumlah warga desa Cantuk juga mendatangi kejaksaan negeri Banyuwangi untuk melaporkan mantan kades Masbudi atas dugaan melakukan pungli saat proses pengurusan sertifikat murah dalam program Prona yang diikuti oleh 1000 orang selama tahun 2015 dan 2016 lalu.

Selaku kepala desa saat itu, Masbudi dituding telah memungut biaya pembuatan sertifikat prona rata rata 1,5 juta setiap warga. Apa yang dilakukan Masbudi dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang sebagai kepala desa dengan melakukan pungutan liar.

Syamsuri yang juga menjabat sebagai anggota BPD desa Cantuk ini menambahkan, laporannya terkait berbagai penyelewengan yang dilakukan mantan kades Masbudi selama menjabat, diharapkan segera ditindaklanjuti oleh aparat. Syamsuri mengklaim, apa yang dilakukannya adalah mewakili warga desa Cantuk. “ Kades jual tanah kas desa melebihi batas dan uang tersebut tidak masuk ke kas desa tapi dipegang oleh kepala desa”, kata Syamsuri.

About farizkurnia

Check Also

Ditengah Rintik Hujan, Ribuan JCH Banyuwangi Diberangkatkan

radiovisfm.com, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberangkatkan ribuan jamaah calon haji (JCH) Banyuwangi, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *