Home / News / Integrasi Elpiji Terancam Mundur

Integrasi Elpiji Terancam Mundur

Kementrian Sosial telah menyediakan basis data terpadu yang akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 Kg.

Reporter : Ilex Vis

Radiovisfm.com, Banyuwangi – Proses Integrasi Elpiji 3 Kg ke dalam Bantuan Sosial (Bansos) terancam mundur pelaksanaannya, yang semula di jadwalkan pada Januari 2018 mendatang.

Saat menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Banyuwangi, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementrian Sosial, Andi ZA Dulung mengatakan, masih ada beberapa persoalan yang akan di selesaikan terlebih dahulu antar kementrian.

“Dari konfirmasi awal 1 Januari 2018 akan di mulai integrase elpiji itu, namun hingga kini masih ada beberapa kendala yang mesti di selesaikan di antara kementrian terkait,” ujar Andi.

“Jika sampai dengan Oktober tidak ada keputusan, kami khawatir implementasinya tidak bisa di bulan Januari,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementrian Sosial sendiri membutuhkan waktu yang cukup untuk mengimplementasikan integrase subsidi elpiji dengan bantuan social lainnya. Meski demikian, Andi menjelaskan, Kementrian Sosial telah menyediakan basis data terpadu yang akan menjadi patokan pemberian subsidi elpiji 3 Kg.

“Kementrian Sosial juga mencatat, sebanyak 25,7 Juta warga miskin tidak mampu bisa mendapatkan subsidi elpiji 3 Kg,” tutur Andi.

“Selama ini terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan subsidi elpiji, di karenakan sistem yang di pakai adalah subsidi kepada barang,” ungkapnya.

Sistem ini menurut Andi, harus di ubah kepada sistem susbidi ke masing masing orang yang membutuhkan supaya tepat sasaran. Penerima Prorgam Keluarga Harapan (PKH) nantinya juga akan menerima subsidi elpiji. Selain subsidi elpiji, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan masuk dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 110.000 setiap bulan.

“Tahun ini BNPT telah di kucurkan kepada 1,2 juta jiwa di 44 Kota. Dan jumlah ini di prediksikan akan terus bertambah hingga mencapai 15,5 juta KPM bisa menerima BPNT,” papar Andi.

Lebih lanjut Andi mengatakan, penyaluran BPNT ini di lakukan secara bertahap karena masih banyak kendala di lapangan, seperti pihak perbankan yang di tunjuk belum mempunyai agen yang menjual sembako.

“Kementrian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini terus melakukan maping agen agen perbankan yang bisa menyalurkan BPNT,” pungkas Andi.

About farizkurnia

Check Also

Kunjungi Agro Expo, Mendes PDT Apresiasi Upaya Banyuwangi ini

radiovisfm.com, Banyuwangi – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengapresiasi upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *