Banyuwangi sebenarnya telah memiliki sistem penganggaran dan pemantauan dana desa, yakni ada e-village budgeting hingga e-monitoring.

Reporter : Ilex Vis

radiovisfm.com, Banyuwangi – Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Polres Banyuwangi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa. Kerja sama tersebut ditandai dengan penekenan nota kesepahaman antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan Kapolres AKBP Agus Yulianto di sela-sela acara Sinergi Tiga Pilar di Pendopo Sabha Swagatha Banyuwangi, Senin (30/10).

“Kerja sama ini sebagai upaya pengawasan, pengawalan dan memperbaiki sistem pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya tindak penyelewengan agar dana desa bisa dimanfaatkan dengan tepat,” ujar Bupati Anas.

Anggaran Dana Desa (ADD) yang diterima Banyuwangi pada tahun 2017 mencapai Rp 148 miliar, sedangkan alokasi Dana Desa (DD) dari APBD kabupaten mencapai Rp 172 miliar.

“Dananya cukup besar yang masuk ke setiap desa. Dan supaya dana desa tersebut tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan,” ungkapnya.

Bupati Anas menambahkan, Banyuwangi sebenarnya telah memiliki sistem penganggaran dan pemantauan dana desa, yakni ada e-village budgeting hingga e-monitoring agar pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya kerja sama ini bisa melengkapi,” tutur Bupati Anas.

Sementara itu, Kapolres Banyuwangi, AKBP Agus Yulianto mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Polri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pencegahan dan pengawalan terhadap penyaluran dana desa.

“Ke depan, Babinkamtibmas yang akan menjadi garda terdepan untuk melihat pelaksanaan dana desa,” ujar Kapolres.

Dia mengaku menyampaikan pesan khusus kepada babinkamtibmas agar MOU tidak untuk menakuti nakuti, justru sebagai upaya bersama untuk ikut membangun desa.

“Ini sebagai upaya preventif yang merupakan langkah akhir jika memang di temukan adanya penyimpangan,” pungkas Kapolres.

Program E-village budgeting (EVB) Banyuwangi masuk jajaran 40 inovasi terbaik nasional. EVB adalah inovasi meningkatkan kualitas tata kelola anggaran dan pembangunan desa. Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dan tidak bisa ada intervensi program di tengah jalan.

Sementara, E-monitoring yang merupakan sistem pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif.

Bahkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Banyuwangi telah membuka klinik konsultasi tentang pemanfaatan dana desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *