Dewan telah mengundang 7 SKPD mitra kerja komisi.

Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS tahun 2018 antara eksekutif dan legislatif diwarnai aksi mangkir. karena Tiga pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memenuhi undangan rapat yang dilayangkan pihak DPRD. Akibatnya, kalangan wakil rakyat tidak bisa mengorek keterangan tentang pemanfaatan anggaran keuangan daerah tahun mendatang. tiga SKPD tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Sosial (Dinsos).

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Handoko menuturkan, pihaknya telah mengundang tujuh SKPD mitra kerja komisi yang membidangi keuangan tersebut. Tujuh SKPD itu di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Pertanian. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Sosial (Dinsos), juga menjadi mitra kerja Komisi II dan telah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan KUA-PPAS.

Namun sayangnya, tiga pmpinan SKPD, yakni Disbudpar, Disperindag, dan Dinsos, tidak memenuhi undangan rapat tersebut. padahal sudah diundang sebanyak dua kali, yakni undangan mengikuti rapat bersama Komisi II pada Senin dan selasa tanggal 30 dan 31 Oktober.

Menurut Handoko, pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 ini sangat penting dilakukan. Pembahasan diperlukan untuk mengetahui pemanfaatan keuangan daerah di tengah proyeksi penurunan anggaran APBD 2018. karena menrutnya, komisi II ingin tahu penurunan APBD yang cukup signifikan ini, pemanfaatannya nanti seperti apa, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai skala prioritas atau tidak.

Handoko menambahkan, sebagai wakil rakyat, DPRD harus mengetahui program-program SKPD yang tertuang dalam APBD. Sebab jika tidak, maka dewan tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Mangkirnya 3 SKPD ini kata Handoko, akan disampaikan dalam rapat paripurna dewan saat pengesahan KUA PPAS nanti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *