Sepanjang tahun 2017 belum ada pengembang perumahan yang proyek pembangunannya selesai 100 persen.

Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi

Pengembang perumahan di Banyuwangi masih belum bisa menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum atau fasos fasum perumahan kepada pemerintah daerah karena terkendala belum adanya aturan teknis tentang mekanisme penyerahan fasos fasum tersebut.

Ketua Komisariat Real Eatate Indonesia atau REI Banyuwangi, Eko Joko Susanto menuturkan, saat ini memang sudah ada perda nomor 7 2013 tentang pedoman penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman kepada pemerintah daerah. Namun turunan perda tersebut berupa petunjuk teknis dan pelaksanaan penyerahan fasos fasum belum ada. Sehingga mekanisme teknis penyerahan fasos fasum tersebut belum bisa dilaksanakan. Mengingat dalam pelimpahan fasos fasum perumahan kepada pemerintah daerah ini, juga melibatkan  kantor pertanahan. Sehingga harus jelas aplikasi teknis pelaksanaannya.

Joko mengaku, hingga saat ini sepanjang tahun 2017 belum ada pengembang perumahan yang proyek pembangunannya selesai 100 persen yang menyerahkan kepada pemerintah. Karena belum adanya aplikasi teknis, yang dikhawatirkan terjadi kekeliruan saat serah terima.

Sedangkan disisi lain lanjut Joko, pembangunan perumahan yang sudah selesai dilakukan pengembang, harus diserah terimakan pada pemerintah, agar proses perawatan fasos dan fasumnya bisa dibantu pemerintah dengan dana APBD atau APBN. karena jika serah terima tidak dilakukan, maka penghuni perumahan yang dirugikan karena tidak  bisa menerima program pembangunan dari pemerintah.

Joko Susanto berharap, dinas tekait seperti dinas perumahan dan kawasan permukiman bisa lebih pro aktif menyusun aplikasi teknis serah terima fasos fasum perumahan ini. Karena jika proses serah terima ini tidak tuntas, maka akan menjadi pekerjaan rumah bagi pengembang yang sudah menuntaskan pembangunan perumahannya.

Sementara itu, kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Banyuwangi, Iqrori Hudanto menuturkan, jika masalah teknis penyerahan fasos fasum ini bisa dilakukan melalui jalur koordinasi antara pengembang dan dinas bersama pemerintah desa dan Badan Pertanahan.

Iqrori mengakui jika banyak item yang harus dipenuhi saat pengembang melakukan serah terima perumahan kepada pemerintah daerah. sedangkan prosesnya secara teknis bisa dikoordinasikan dengan dinas. Namun terpenting lanjut Iqrori, saat serah terima perumahan dari pengembang kepada pemerintah ini, site plan yang diusulkan awal saat pengajuan proses perijinan harus tetap dan tidak ada perubahan. Karena sejatinya, pemerintah daerah menghendaki agar para pengembang perumahan ini bisa menciptakan kawasan perumahan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dengan tetap memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *