Ada 7 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menjalin MOU tentang penegakan perda propinsi

Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi – Untuk menjalankan fungsi penegakan perda di kabupaten yang menjadi kewenangan propinsi, satpol PP Banyuwangi membuat MOU dengan satpol PP Jawa Timur. Penandatanganan MOU tersebut, dilakukan pada Selasa siang (20/2) di pemkab Banyuwangi antara kepala Satpol PP Jawa Timur Budi Santosa dan sekda banyuwangi serta kepala satpol PP Banyuwangi Edy Supriyono.

Kepala Satua Polisi Pamong Praja Jawa Timur Budi Santosa menuturkan, penandatangan MOU gubernur dengan bupati Banyuwangi  ini dilakukan kepala satpol PP propinsi dengan kasatpol PP Banyuwangi untuk penegakan perda ketertiban dan perlindungan masyarakat.  Hal tersebut dilakukan karena ada sejumlah penanganan penegakan perda Jawa Timur yang obyeknya berada di wilayah kabupaten atau kota. Seperti halnya penegakan perda tentang pertambangan galian C.

Karena sesuai dengan aturan yang baru, pengajuan ijin dan penertiban tambang galian C menjadi kewenangan gubernur. Sehingga penertibannya menjadi kewenangan dari satpol PP Jawa Timur. Karena keterbatasan personil anggota Pol PP di propinsi, maka satpol PP Jawa Timur menjalin MOU dengan satpol PP kabupaten untuk melakukan proses penertiban tambang galian C liar yang ada di wilayah kabupaten.

Saat ini tercatat sudah ada 7 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menjalin MOU tentang penegakan perda propinsi. Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten ke 8 yang menjalin MOU dengan satpol PP Jawa Timur, dan kedepan MOU ini akan dijalin dengan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur.

Pelaksanaan MOU ini lanjut Budi, juga diterapkan dalam penanganan masalah penertiban atribut kampanye, selama pelaksanaan pilkada Jatim. Dalam proses penegakan perda nanti, juga akan melibatkan instansi di jajaran samping, seperti kepolisian. Karena tim dari satpol PP, tugasnya melakukan pencegahan dan penindakan administratif jika terajdi pelanggaran perda. Proses penindakannya menjdi kewenangan polisi.

Budi Santosa menambahkan, selain melakukan penegakan perda, satpol PP juga memiliki tugas melakukan penertiban  atribut kampanye pilgub Jatim. Karena acuan pemasangan alat peraga kampanye ini berdasarkan peraturan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *