Pengenaan denda keterlambatan mengurus administrasi kependudukan dianggap membebani masyarakat

 

Reporter : Daus VIS

 

radiovisfm.com, Banyuwangi – Pansus berharap, raperda tentang Administrasi Kependudukan yang tengah dibahasnya, tidak mencantumkan pasal tentang denda keterlambatan bagi masyarakat yang terlambat mengurus administrasi kependudukannya. Karena dinilai, pengenaan denda memberatkan masyarakat.

 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh ketua pansus raperda tentang Administrasi Kependudukan, Makrifatul Kamila, pada Selasa siang (27/2), usai menggelar rapat khusus dengan eksekutif terkait pembahasan materi raperda.

 

Makrifa menuturkan, dari hasil konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri dan KemenkumHAM, pengenaan denda keterlambatan bagi pengurusan administrasi kependudukan memang diatur Undang Undang nomor 24 tahun 2013. Yang isinya boleh membebankan denda bagi masyarakat yang terlambat mengurus KTP, KK atau akta kelahiran.

 

Namun dari fakta di lapangan, pengenaan denda keterlambatan mengurus administrasi kependudukan dianggap membebani masyarakat sendiri. Oleh karena itu, melalui pembahasan revisi perda nomor 2 tahun 2014 tersebut, pansus berharap klausul denda yang tertuang dalam pasal 77 materi raperda tersebut dihapus.

 

Karena dalam perda tentang kependudukan sebelumnya, masyarakat yang telat mengurus KTP, KK dan akta kelahiran sejak terjadinya peristiwa kependudukan, bisa dikenai denda Rp. 50 ribu, bahkan dalam revisi perda kependudukan kali ini, eksekutif berencana menaikkan denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan, dari Rp. 50 ribu menjadi Rp. 250 ribu.

 

Makrifatul Kamila berharap, melalui pembahasan materi raperda ini, eksekutif sepakat dengan usulan pansus DPRD untuk menghapus pasal tentang pengenaan denda bagi masyarakat yang terlambat mengurus administrtasi kependudukannya, seperti KTP, KK dan akta kelahiran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *