Reporter          : Ilex Vis

radiovisfm.com, Banyuwangi – Bupati Abdullah Azwar Anas memaparkan inovasi pelayanan public Banyuwangi di hadapan Pemerintah Daerah dan Kota se Propinsi Bali. Hal ini di lakukan Bupati Anas saat hadir dalam Penyelenggaraan Bali Otonomi Award yang pertama kali digelar pada tahun ini di Quest Hotel, Denpasar, Selasa (27/2).

Tak hanya diundang, Bupati Anas juga didapuk menjadi narasumber utama dalam seminar yang dihadiri oleh pemerintah daerah dan kota se Provinsi Bali.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anas mengupas tentang berbagai inovasi pelayanan publik dan visi kepemimpinan daerah yang melayani.

“Untuk bisa mewujudkan hal itu, diperlukan dua hal penting yang harus dilaksanakan,” ujar Bupati Anas.

“Pertama, harus memetakan terlebih dahulu permasalahan yang ada, baru kemudian menentukan skala prioritas,” imbuhnya.

Dari hal tersebutlah, lantas pihaknya bekerja untuk memberikan pelayanan. Dari kedua hal itu menurut Bupati Anas, kemudian Banyuwangi membuat berbagai inovasi.

“Secara garis besar, inovasi itu meliputi pengembangan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM),” tutur Bupati Anas.

Pemerintah membuat sistem, karena tanpa sistem yang inovatif dipastikan akan mengalami kesulitan. Seperti mengembangkan e-village budgeting, e-monitoring dan lainnya untuk mengontrol kinerja SKPD Banyuwangi. Selain itu, inovasi juga dikembangkan dalam sektor SDM.

“SDM ini sebagai elemen penting untuk melaksanakan semua inovasi dan kebijakan Pemda. Bagi para PNS, kami memberikan insentif sedangkan kepada masyarakat dikembangkan mindset yang baru,” papar Bupati Anas.

Sementara itu, menurut peneliti Bali Institute of Pro-Otonomi (BIPO) Putu Darmanu, spirit inovasi yang dikembangkan oleh Banyuwangi cukup relevan untuk ditiru oleh pemda di seluruh Provinsi Bali.

“Inovasi yang dikembangkan oleh pemda masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh. Dan di Banyuwangi sendiri sangat menarik, karena inovasinya tidak sektoral per-OPD tapi lintas sektoral. Sehingga dampaknya akan sangat besar,” papar Darmanu.

Anggota DPD RI dari Bali Kadek Arimbawa juga mengapresiasi upaya Pemda Banyuwangi dalam membuat regulasi yang melindungi masyarakat lokal. Seperti pelarangan minimarket berjejaring dan pembatasan hotel di lingkungan wisata dengan mengedepankan hotel berbasis masyarakat.

“Kebijakan ini perlu ditularkan kepada para pemangku kebijakan di Bali,” pungkas Kadek.

Bali Otonomi Award tersebut mengukur penyelenggaraan inovasi pemerintah daerah yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *