radiovisfm.com, Banyuwangi – Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi masih menjadi bahan diskusi Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Satlak P4GN) di awal tahun 2018 ini.

Dimana, berdasarkan catatan kepolisian, selama Januari 2018 ada 22 kasus narkoba yang berhasil di ungkap Satreskoba Polres Banyuwangi. Sementara di bulan Februari sebanyak 28 kasus. Sedangkan hingga di pertengahan Maret 2018 ini, sudah 18 kasus yang berhasil di ungkap kepolisian.

Kondisi yang cukup miris ini membuat sejumlah stake holder yang tergabung dalam Satlak P4GN terus gencar mendesak pemerintah daerah, untuk membentuk BNNK. Pasalnya, upaya pencegahan dan penindakan sudah di lakukan kepolisian, namun hingga saat ini belum ada upaya Rehabilitasi kepada para pelaku peredaran narkoba.

KBO Narkoba Polres Banyuwangi, Iptu Suryono Bhakti yang hadir dalam rakor itu mengatakan, dengan banyaknya kasus narkoba yang berhasil di ungkap, menjadikan Polres Banyuwangi menduduki peringkat ke 5 se Jawa Timur dengan jumlah tersangka terbanyak. Sedangkan Polda Jawa Timur sendiri menduduki peringkat pertama se Indonesia, dalam kasus peredaran barang haram tersebut.

“Kami harap pemerintah daerah untuk segera membentuk BNNK sebagai upaya rehabilitasi kepada para pengguna,” ungkap Iptu Suryono.

“Karena selama ini, setelah keluar dari tahanan, mereka kembali melakukan aksi yang sama bahkan dengan jaringan yang jauh lebih besar di banding kasus sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi, Hagni Ngesti Sri Redjeki yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dengan menyasar komunitas komunitas di 12 kecamatan.

“Utamanya yang berada di wilayah pesisir pantai, berkembang di kawasan bandara dan stasiun,” tutur Hagni.

Pasalnya menurut Hagni, di berbagai lokasi tersebut di sinyalir sebagai daerah transit peredaran narkoba oleh para pemasoknya.

“Pembentukan BNNK Banyuwangi hingga kini masih dalam proses di jajaran Pemkab Banyuwangi, karena menunggu hibah tanah sekaligus berbagai sarana prasarana yang nantinya menjadi asset,” papar Hagni.

Hagni juga mengaku, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Sekretaris Daerah terkait hal ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banyuwangi, Wiyono mengatakan, rakor ini di harapkan bisa menjadi sarana evaluasi atas kinerja P4GN maupun kinerja berbagai aparatur terkait pemberantasan narkoba. Dan hasil rakor ini juga di harapkan bisa merumuskan berbagai efektifitas upaya preventif penindakan maupun rehabilitas atas penyalahgunaan narkoba.

“Sebab, jika tidak ada evaluasi maka di nilai tidak ada upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan narkoba,” tutur Wiyono.

Sementara, pihak kepolisian sendiri telah luar biasa melakukan upaya pemberantasan narkoba, namun ternyata juga belum bisa menuntaskan masalah narkoba di Banyuwangi.

“Oleh karena itulah, perlu adanya gerakan semesta pemberantasan narkoba dengan melibatkan berbagai pihak,” ungkapnya.

Wiyono menjelaskan, pembentukan BNNK Banyuwangi mengalami keterlambatan dan di mungkinkan akan segera di wujudkan di tahun 2019 mendatang,” kata Wiyono.

Sementara diakuinya, Bupati Abdullah Azwar Anas menghendaki adanya penyiapan kelembagaan untuk segera di dahulukan, termasuk juga berbagai bentuk dukungan yang harus dipersiapkan untuk merumuskan keberadaan BNNK.

“Selanjutnya, Bupati akan menjadikan hal ini sebagai bahan koordinasi kepada BNN Pusat dan BNN propinsi,” ujar Wiyono.

Dalam rakor Satlak P4GN yang di gelar di ruang rapat kantor Kesbangpol, Selasa (13/3) ini, dari unsur Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga juga mengaku telah melakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba melalui Go to School maupun kaderisasi pemberantasan narkoba di kalangan pemuda.

Karena dari trend yang ada di tahun 2018 ini, para pelaku peredaran narkoba utamanya pil koplo banyak dari kalangan pelajar SMP kelas 3 dan SMA.

Sementara itu, LSM KKBS mencatat, di sepanjang tahun 2016 pihaknya mendampingi 116 orang pecandu narkoba untuk di lakukan rehabilitasi. Sedangkan di tahun 2017, meningkat cukup segnifikan yakni mencapai 440 orang dan itupun selalu para pelaku baru.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *