Pemerintah daerah yang akan menghapus pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem Penunjukan Langsung (PL)

Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi – Komisi 4 DPRD Banyuwangi berharap, proses pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan lebih ditingkatkan oleh eksekutif. Bahkan jika perlu, dengan melibatkan aparat kepolisian dan kejaksaan agar kualitas pekerjaan pembangunan semakin baik.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh sekretaris komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi pada Rabu siang (14/3), menanggapi adanya wacana dari pemerintah daerah yang akan menghapus pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem Penunjukan Langsung (PL).

Salimi menuturkan, sistem pelaksanaan pembanguan saat ini terdiri dari dua cara, yakni sistem lelang dan sitem tender. Kedua sistem tersebut, pelaksanaannya dinilai sudah berjalan baik. Namun yang perlu dilakukan pengawasan lebih intensif adalah saat pelaksanaan pembangunan di lapangan, gunan memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan dengan besaran teknis yang sesuai.

Karena hingga saat ini, banyak rekanan di Banyuwangi yang terlampau berani melakukan pengawasan pekerjaan dengan sistem lelang, hingga turun lebih dari 30 persen dari harga penawaran yang ditetapkan. Menjadikan efisiensi anggaran, namun turunnya penawaran lelang yang terlalu tinggi itu, kata Salimi, berpotensi terhadap kualitas bangunan yang kurang baik.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, jika pihaknya mengapresiasi rencana pemkab Banyuwangi yang akan melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi proses pembanguan mulai dari tingkat lelang hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Namun yang terpenting dan harus benar benar dicermati adalah pelaksanaan teknis pembangunan di lapangan. Dengan harapan, meski penawaran terlalu murah, kualitas pembanguan bisa tetap terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *