Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi – Untuk mematangkan raperda yang dibahasnya, pansus raperda tentang Administrasi Kependudukan, pada Selasa siang (20/3) melakukan hearing publik dengan warga Ketapang kecamatan Kalipuro.

Dalam hearing publik yang digelar di balai desa Ketapang tersebut, mayoritas warga menghendaki denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan dihapus.

Ketua pansus raperda tentang Administrasi Kependudukan, Makrifatul Kamila menuturkan, hearing publik ini dilakukan untuk mencari masukan masyarakat terkait materi raperda yang dibahasnya. Dari hasil hearing publik yang dilakukan, mayoritas masyarakat  menolak penerapan denda pembuatan administrasi kependudukan seperti KTP kartu keluarga dan akta kelahiran.

Dalam materi raperda revisi perda nomor 2 tahun 2014 tersebut, masyarakat yang telat mengurus KTP, KK dan akta kelahiran sejak terjadinya peristiwa kependudukan, bisa dikenai denda Rp. 50 ribu, bahkan dalam revisi perda kependudukan kali ini, eksekutif berencana menaikkan denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan, dari Rp. 50 ribu menjadi Rp. 250 ribu.

Dari hasil hearing publik yang dilakukan, Makrifa berjanji akan memperjuangkan permintaan masyarakat untuk menghapus denda keterlambatan pembuatan administrasi kependudukan dalam materi raperda sebagaimana keinginan warga.

Untuk memantapkan materi raperda yang dibahasnya, anggota komisi 2 DPRD Banyuwangi ini juga akan melakukan hearing publik lanjutan untuk menayakan kepada masyarakat terkait pengenaan denda dalam pengurusan administrasi kependudukan di Banyuwangi.

Sementara itu, Kabid Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Banyuwangi, Saiful Salam mengaku, adanya keinginan masyarakat untuk menghapus denda keterlambatan administrasi kependudukan ini akan disampaikan pada pimpinanna dan dibahas lebih lanjut dengan pansus dalam rapat internal nantinya. karena keinginan warga untuk menghapus denda dalam raperda tidak serta merta bisa dipenuhi atau ditolak.

Sebelumnya, pemerintah kabupaten mengajukan draft revisi perda nomor 2 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan. Perubahan perda tentang administrasi kependudukan ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah nilai denda kepada masyarakat tentang keterlambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan  seperti KTP, KK dan akta kelahiran. Karena dalam perda sebelumnya, masyarakat yang telat mengurus administrasi kependudukan dikenai denda Rp. 50 ribu.  Dalam revisi perda tersebut, denda naik menjadi Rp. 250 ribu.

Peningkatan jumlah denda pengurusan administrasi kependudukan ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar secepatnya mengurus masalah administrasi kependudukan yang dibutuhkan, seperti KTP, Kartu Keluarga atau akta kelahiran, utamanya yang mengalami perubahan data kependudukan. Selain itu, peningkatan denda administrasi kependudukan ini juga bisa menjadi salah satu tambahan pendapatan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *