Spanduk sosialisiasi milik KPU juga ditemukan rusak

Reporter : Daus VIS

radiovisfm.com, Banyuwangi – Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim di 14 kecamatan di Banyuwangi telah hilang dan rusak. Padahal pemasangan alat peraga kampanye yang sebelumnya dilakukan oleh KPU tersebut, belum genap satu bulan.

Temuan tentang hilangnya sejumlah alat peraga kampanye milik kedua pasangan calon tersebut, diungkapkan oleh ketua panitia pengawas pemilu kabupaten Banyuwangi Hasyim Wahid. Menurutnya, panwas sudah melakukan pengawasan jumlah alat peraga kampanye milik kedua pasangan calon yang dipasang oleh KPU melalui rekanan pihak ketiga.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, alat peraga kampanye pasangam calon yang hilang tersebut, berada di 14 kecamatan di Banyuwangi. Rinciannya, ada 13 APK milik paslon nomor urut 1 yang hilang dan 1 APK yang rusak. dan ditemukan 12 APK milik paslon nomor urut 2 yang dinyatakan hilang. Rata rata APK yang hilang berupa spanduk dan banner.

Dalam pengawasan yang dilakukan lanjut Hasyim, panwas juga menemukan 16 alat peraga sosialisasi milik KPU yang hilang di 8 kecamatan. Semuanya berupa spanduk. Bahkan ada juga spanduk sosialisiasi milik KPU yang ditemukan rusak.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye, Pasal 30. Jelas disebutkan bahwa APK yang pengadaannya difasilitasi KPU harus diserahterimakan ke tim kampanye. Jika belum diserahterimakan, proses perawatan masih menjadi tanggung jawab KPU.

Sedangkan sampai hari ini kata Hasyim, belum ada berita acara serahterima APK oleh KPU kepada tim pemenangan pasangan calob. Karena belum diserahterimakan, APK yang hilang masih menjadi tanggung jawab KPU untuk melakukan penggantian.

Hasyim Wahid menambahkan, pasca menemukan adanya APK yang hilang tersebut, panwaskab langsung mengirim surat kepada KPU untyk memberitahukan temuannya. Karena panwas berharap, hilangnya alat peraga kampanye milik paslon tersebut, segera diganti oleh KPU. Sehingga hak masing-masing paslon untuk mendapat alokasi APK sesuai ketentuan, bisa terpenuhi. disisi lain, hak masyarakat mendapat sosialisasi Pilgub juga bisa terpenuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *