Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi PPP dan KPUD

News
Typography
radiovisfm.com, Banyuwangi - Bawaslu Banyuwangi selasa siang menggelar sidang ajudikasi sengketa yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  terkait 9 nama bakal calon legislatif (Bacaleg) yang tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Sementara (DCS).
 
Sidang ajudikasi yang pertama kali yang digelar Bawaslu Banyuwangi ini,  agenda awal mendengarkan pembacaan permohonan dari pihak PPP dan jawaban dari KPUD Banyuwangi selaku termohon sengketa.
Sidang yang digelar di kantor Bawaslu jalan Dokter Soetomo Banyuwangi ini dipimpin empat Majelis Pemeriksa Bawaslu Banyuwangi, yakni Hasyim Wahid, Anang Lukman, Joyo Adi Kusumo dan Ketua Majelis, Hamim.
 
Sekretaris DPC PPP Banyuwangi Syamsul Arifin menuturkan, permohonan sengketa ini didasari tidak masuknya 9 nama Bacaleg PPP dalam DCS yang ditetapkan KPUD Banyuwangi. Kesembilan bacaleg itu adalah Yuli Sitalana dari Dapil I, Haerudin dan Subandi dari Dapil II, Mumtamah dan Rohmatulloh Fadhillah dari Dapil III, dan 4 orang dari Dapil V yakni M. Thohir, Arif Rohman, Ahmad Ibrohim, dan Endang Sriwahyuni.
 
Legislator asal Kalibaru ini mengklaim telah menyerahkan seluruh persyaratan dan sudah mendapatkan pengakuan dari KPUD Banyuwangi. Dia menyebut sudah menyampaikan berkas model B yang memuat kuota kursi di setiap dapil. Seluruh dapil menurutnya berkas sudah penuhi secara lengkap. Semua berkas tersebut menurutnya sudah dinyatakan sah oleh KPUD Banyuwangi.
 
Terkait penginputan data bacaleg ke Sistem Informasi Calon (SILON) menurutnya pada saat operator menginput ke SILON saat itu dalam kondisi penuh tekanan. Sebab penginputan dilakukan dalam rentang waktu yang dibatasi.
Namun kata Syamsul, input data bacalegnya di SILON sudah masuk  sebelum pukul 00.00 WIB.
Pihaknya memasukkan berkas hard copy pada pukul 23.19 WIB. Melalui pengajuan sengketa pencalonan ini, Syamsul berharap 9 bacalegnya ini bisa terakomodir. Sehingga di tiap dapil suara PPP bisa optimal.
 
 
Sementara itu, Komisioner KPUD Banyuwangi, Edi Syaiful Anwar, menyatakan, sebelumya persoalan ini sudah melewati dua kali mediasi dan gagal menemukan kata sepakat. 
Menurut Edi, dasar KPU adalah Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 sudah jelas disebutkan pendaftaran daftar calon sementara lewat mekanisme soft copy dan hard copy.
 
Sedangkan jumlah bacaleg P3 antara hard copy dan softcopy di SILON tidak sama. Berkas hardcopy jumlahnya 47 orang sedangkan di SILON cuma 38. Angka 38 inilah yang dijadikan dasar KPUD Banyuwangi untuk penetapan DCS.
 
Disisi lain lanjut Edi, data jumlah bacaleg seluruh parpol antara hard copy dan soft copy klop semua sehingga tidak ada persoalan. Sedangkan saat ini hanya P3  yang soft copynya di SILON dan hard copynya tidak klop. 
Karena sebelumnya, KPU sudah melakukan sosialisasi terkait penginputan data ke SILON tersebut. Operator partai sudah di Bimtek dan di KPUD Banyuwangi juga dibuka Helpdesk untuk memberikan penjelasan bagaimana proses pengunggahan data di SILON.
 
 
Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Hamim menyatakan, sidang ajudikasi sengketa pencalonan ini akan dilanjutkan pada Kamis mendatang. Agendanya adalah pembuktian yang meliputi penyampaian bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS