Mendapat Gaji Pemerintah, Bacaleg Harus Mundur

News
Typography

 

www.radiovisfm.com, Banyuwangi - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menemukan 22 bakal calon anggota legislatif atau Bacaleg yang terdaftar dalam DCS, tercatat sebagai pejabat yang digaji oleh pemerintah, dan harus mengundurkan diri jika maju sebagai Caleg. Karena berdasarkan peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan, selain aparatur sipil negara, pejabat yang mendapat gaji bersumber dari APBN dan APBD juga harus mengundurkan diri jika maju sebagai caleg, sebelum penetapan daftar caleg tetap atau DCT.

 Anggota Bawaslu Banyuwangi Andrian Yansen Pale menuturkan, KPU Banyuwangi mengumumkan nama nama daftar bakal calon anggota legislatif atau Bacaleg pada tanggal 21 september. Sedangkan dalam daftar caleg sementara atau DCS ada 592 bacaleg, dari jumlah tersebut, Bawaslu mendeteksi ada 22 nama yang harus mundur jika maju sebagai caleg, sebelum KPU menetapkan mereka dalam daftar DCT.  22 nama tersebut, terdiri dari 8 kepala desa, 12 ketua badan pemusyawaratan desa atau BPD, 1 ketua badan usaha milik desa atau BUMDes dan 1 orang yang menjabat kepala dusun.

Dari temuan bawaslu itu, langsung direkomendasikan keapda KPU agar diketahui dan memintakan kelengkapan persyaratan kepada caleg yang bersangkutan. Karena 22 orang itu wajib menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan yang diduduki sebelumnya, dan harus menyerahkan kepada KPU sebelum penetapan DCT. Jika tidak menyerahkan surat pengunduran diri tersebut, maka caleg itu dianggap tidak memenuhi syarat administrasi.

Saat disinggung siapa saja nama 22 orang  tersebut, Andrian yansen Pale enggan menjelaskan. Namun ia mengatakan jika 22 bacaleg yang dideteksi masih tercatat sebagai pimpinan lembaga dibawah naungan pemerintahan ini, berasal dari sejumlah parpol yang sebarannya merata di Banyuwangi. Namun kebanyakan mereka berasal dari wilayah Banyuwangi selatan.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS